12.23 Persen Penduduk Jateng Masih Unbankable

Penduduk Jawa Tengah kurang mampu yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat bantuan keuangan dari perbankan atau unbankable masih cukup tinggi. Bank Indonesia mencatat 12,23 persen penduduk Jateng masuk dalam kategori unbankable.


Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Hamid Ponco Wibowo mengatakan, perlu adanya peningkatan kapasitas usaha bagi masyarakat yang kurang mampu dan unbankable. "Diantaranya UMKM, petani dan masyarakat umum termasuk juga pesantren dan panti asuhan," katanya, Kamis (22/3).

Menurut dia, masih tingginya masyarakat yang masuk dalam kategori unbankable menjadi salah satu pekerjaan rumah sektor perbankan, termasuk perbankan syariah. Ia menjelaskan sektor perbankan, khususnya perbankan syariah di Jateng saat ini menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga.

Aset perbankan syariah di Jawa Tengah pada 2017 lalu mencapai Rp 24,7 triliun, tumbuh 8,23 persen bila dibanding tahun sebelumnya. Sementara pembiayaan mencapai Rp 18,6 triliun dan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai Rp 20,5 triliun.

Ia menyebut kinerja perbankan syariah pada tiga hal tersebut menunjukkan kinerja yang baik jika dibanding perbankan konvensional. Oleh karena itu, menurut dia, untuk meningkatkan kinerja Lembaga Keuangan Syariah (LKS), terdapat dua sisi yang harus dibenahi yaitu lembaga itu sendiri dan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan syariah.

"Pembenahan dari sisi masyarakat harus dilakukan terhadap dua golongan masyarakat yaitu masyarakat kurang mampu yang unbankable, dan masyarakat yang belum mengerti sistem keuangan syariah," katanya

Adapun peningkatan kapasitas bagi masyarakat yang belum mengerti sistem keuangan syariah dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai sistem ekonomi dan keuagan syariah.