Pemerintah Provinsi Tidak Mau gegabah mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di DKI Jakarta.
- 844 ASN Pemkot Semarang Dilantik
- Pemkot Semarang Belum Temukan ASN Bermasalah
- Program TMMD Sengkuyung I 2023 Akan Mendongkrak Wisata Salatiga
Baca Juga
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan saat ini justru pemerintah perlu melakukan penegakkan hukum agar masyarakat tertib menaati protokol kesehatan.
Selain itu, Ganjar mengaku pihaknya saat ini sedang mendorong edukasi kepada masyarakat agar semuanya tertib protokol kesehatan. Selain itu, langkah tegas berupa penegakan hukum juga diambil.
"Kita butuh dukungan dari masyarakat juga. Makanya, penegakan hukum mulai kami lakukan serentak sejak 25 Agustus sampai akhir September nanti, dan tentu bisa diperpanjang masanya kalau diperlukan," kata Ganjar, (10/9).
Selain penegakkan hukum, Ganjar juga menggenjot tes massif di seluruh Kabupaten/Kota se Jateng.
Menurutnya, dengan tes massif itu, maka jumlah kasus positif akan semakin terdata, sehingga penanganannya bisa dipercepat.
Justru, dengan semakin banyak kasus positif yang diketahui, akan mudah dilakukan penanganan-penanganan. Sehingga, suatu saat dipastikan kasus covid-19 di Jawa Tengah akan turun.
"Saat tes massal dilakukan, dapat diketahui berapa jumlah penduduk yang dites, lalu apakah bisa dikatakan sudah representatif atau belum. Jadi nanti ketahuan, apakah bisa dikategorikan terkendali atau belum. Kan nanti grafiknya akan kelihatan," ucapnya.
Hingga saat ini, pihaknya mengatakan belum akan mengambil tindakan ekstrim untuk penanganan covid-19 di Jawa Tengah.
"Kami belum akan mengambil langkah ekstrim. Tapi kalau ini meningkat terus karena ketidakdisiplinan, maka bisa saja kami mengambil tindakan yang lebih dari itu," pungkasnya.
- Sekda Kota Semarang Targetkan Perolehan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Tahun 2018 Sebesar Rp 585 Miliar
- Wali Kota Semarang Ajak Pelajar SMA Belajar Berinvestasi untuk Masa Depan
- 137 PNS Pemkot Magelang Naik Pangkat
