Gerakan pemeriksaan kesehatan dasar ke pos pelayanan terpadu (Posyandu) harus digalakkan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang tangguh.
- Kemensos Beri Bantuan Keluarga Korban Sodomi Anak di Batang
- GAIA Karaoke dan Two Star Gandeng Rumah Pancasila Salurkan Bantuan 1000 Paket Sembako
- Mudik lebaran, 900 Ribu Kendaraan Diprediksi Akan Masuk Jateng
Baca Juga
"Banyak masalah yang bisa diatasi dari upaya pemeriksaan rutin kesehatan dasar sejak dini, seperti antara lain menekan tingkat kematian ibu dan anak, serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan SDM kita," kata Wakil Ketua MPR RI koordinator bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/4).
Kementerian Kesehatan mengungkapkan saat ini jumlah Puskesmas tercatat 10.500 di Indonesia.
Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat, sehingga diperlukan aktivasi segera 300.000 Posyandu yang tersebar di tanah air untuk melaksanakan deteksi dini kualitas kesehatan dasar masyarakat.
Sistem layanan kesehatan nasional, ujar Lestari, harus mampu melayani perjalanan siklus hidup masyarakat sejak lahir, remaja, dewasa sampai lansia untuk memastikan kualitas kesehatan setiap warga negara.
Menurut Rerie sapaan akrab Lestari, aktivasi Posyandu yang merupakan bagian dari upaya untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam upaya mengakselerasi sejumlah pencapaian di bidang kesehatan nasional.
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tegas Rerie yang juga legislator Partai NasDem dari Dapil II Jawa Tengah itu, merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.
Menurut Rerie, gerakan untuk memeriksakan kesehatan Ibu dan anak di Posyandu harus digalakkan kembali untuk mengatasi sejumlah masalah kesehatan yang dihadapi saat ini.
Apalagi, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% di 2022. Padahal, pada 2024 prevalensi stunting ditargetkan tinggal 14%.
Rerie sangat berharap sejumlah upaya pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM seperti di sektor kesehatan dan pendidikan, menjadi perhatian serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. 
- Wali Kota Semarang Kawal Penyaluran BLT Minyak Goreng
- Selama Libur Idul Adha KRL Dan Pramex Mengalami Penyesuaian
- Tafsir Tidak Boleh Dihukum, Kecuali Menyebarkan Permusuhan dan Kekerasan
