Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng Saiful Hadi menyampaikan kritikan pada Gubernur Ganjar Pranowo perihal penanganan kemiskinan di Jateng. Gaya penanganan kemiskinan yang cenderung perseorangan dan bukan mengedepankan program disebutnya sebagai pencitraan semata.
- Catatan Akhir Tahun 2021 LBH Semarang: Menuju Tahun Penuh Bahaya, Saatnya Reposisi Gerakan Rakyat
- Waspadai Fenomena Kamuflase Kelompok Radikal Jelang Pemilu
- Gus Islah: Penguasa Menjalankan Demokrasi yang Buruk
Baca Juga
Gaya tersebut dinilai tak akan bisa mengentaskan kemiskinan di Jateng yang saat ini mencapai 11,7 persen atau sekitar 4,1 juta jiwa.
Saiful Hadi yang juga anggota Komisi A DPRD Jateng ini mengatakan, angka kemiskinan itu tidak akan bisa ditangani dengan bantuan orang per orang. Penurunan kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan intervensi program dan kebijakan anggaran.
"Penurunan kemiskinan sebaiknya fokus ke program. Bisa melalui pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur yang berdaya ungkit ekonomi atau lainnya. Apa yang dilakukan beliau (Ganjar Pranowo) adalah man to man marking (orang per orang)," kata Saiful Hadi, Kamis (13/1/2022).
Menurutnya, jika seorang pejabat melakukan kebijakan penyelesaian persoalan secara man to man marking, maka cenderung ke pencitraan.
Pernyataan Saiful Hadi menyusul kasus dikembalikannya bantuan yang diberikan Gubernur Ganjar Pranowo oleh seorang kader PDI Perjuangan di Temanggung. Kader tersebut merasa tersinggung karena pemberian bantuan tersebut ternyata diunggah di akun YouTube Ganjar Pranowo dan kemudian menjadi viral.
Saiful Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kebumen menyampaikan Ganjar Pranowo yang juga merupakan sebagai petugas partai yang diusung sebagai kepala daerah mestinya fokus bekerja sebagai kepala daerah. Ia tak sepakat jika seorang pejabat bergaya seperti youtuber yang "mencari" orang miskin lalu diviralkan di medsos. Kemudian banyak orang yang bersimpati dan membantu.
Langkah itu, menurutnya, bagus untuk youtuber, namun tidak bagi seorang pejabat yang memiliki kebijakan program dan anggaran.
Padahal, lanjutnya jika dirata-rata dengan APBD Rp 27-28 triliun per tahun, maka dalam kurun waktu hampir dua periode jabatan maka Ganjar Pranowo sudah mengelola anggaran sekitar Rp 200 triliun.
Kenyataanya, Jateng memang menurun angka kemiskinannya saat tahun sebelum pandemi Covid-19 yakni 0,5 persen. Namun saat ini naik kembali 0,38 persen. Padahal di sejumlah kabupaten dengan pengelolaan program yang baik, penurunan angka kemiskinan bisa mencapai 2 digit.
"Kami selaku kader PDI Perjuangan berterima kasih karena ada bantuan gubernur pada kader. Kami akui, tak sedikit kader PDI Perjuangan maupun warga Jateng yang miskin. Tapi kalau pendekatan orang per orang, tak akan bisa selesai. Yang perlu digarisbawahi, PDI Perjuangan mengusung kepala daerah memang salah satu tugasnya menurunkan angka kemiskinan, untuk semua warga Jateng," ujarnya.
Sementara itu, ia juga membantah jika pengembalian bantuan dari kader PDI Perjuangan di Temanggung pada Gubernur karena intervensi.
"Tidak. Itu kan kata orang lain. Yang lebih tahu kader yang bersangkutan. Tidak ada intervensi. Bisa ditanyakan ke yang bersangkutan," tandasnya. 
- Pertemuan Perdana PKS dan PDIP Setelah 10 Tahun Bangun 'Persahabatan Politik'
- Banser Akan Hadang Aksi #2019GantiPresiden
- Isu HAM Kembali Diangkat, Pemerintah Mentok Hadapi Prabowo
