Jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia saat ini terus mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan sebanyak 8,5 juta penduduk kelompok kelas menengah Indonesia turun menjadi kelompok calon kelas menengah, rentan bahkan miskin.
Agar situasi tersebut tidak memburuk, masyarakat kelas menengah perlu untuk memulai membudayakan side hustle atau menambah usaha sampingan di luar pekerjaan utama.
Menurut Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria, side hustle perlu dilakukan agar pendapatan dari masyarakat kelas menengah tidak terus tergerus.
Menurut Dani, masyarakat kelas menengah harus tetap di kelasnya, bahkan suatu saat nanti dapat naik kelas menjadi masyarakat kelas atas.
“Menurut saya membudayakan side hustle merupakan salah satu cara agar masyarakat kelas menengah tidak turun menjadi kelompok calon kelas menengah, rentan bahkan miskin," katanya di Kendal, Sabtu (31/8).
Cara ini, lanjut Dani, diyakini akan menstimulasi masyarakat kelas menengah agar terus bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
Harapannya, pemerintah juga perlu memperhatikan nasib masyarakat kelas menengah ini agar semakin berdaya, apalagi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. "Karena selama ini, kebijakan pemerintah masih berfokus pada masyarakat miskin,” tambahnya.
Dani menilai, keberadaan kelas menengah perlu mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah. Kalangan tersebutlah yang nantinya akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk melewati middle income trap, sehingga Indonesia mampu menjadi negara maju.
Namun, kondisi kelas menengah saat ini terjepit secara ekonomi karena dampak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal, efek pandemi Covid-19, kebutuhan hidup yang terus meningkat, bahkan mereka sampai menguras tabungan untuk keperluan masa depan.
“Peran pemerintah dan dunia industri untuk menciptakan pekerjaan yang layak sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Untuk mengeskalasi masyarakat kelas rentan secara ekonomi menjadi kelas menengah, dibutuhkan banyak lowongan pekerjaan yang layak, yang dapat menjamin kebutuhan masa depan mereka,” imbuh Dani.
Dani menambahkan, puluhan ribu karyawan yang terkena PHK Massal pada tahun 2024 ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sekolah vokasional yang menjadi penyumbang pengangguran juga perlu dilakukan evaluasi.
Selain itu, kemungkinan akan terjadinya dominasi tren pekerjaan lepas atau freelance di masa depan, perlu diantisipasi oleh pemerintah.
Hal ini dilakukan agar pemerintahan ke depan lebih siap untuk menghadapi permasalahan ketenagakerjaan.
- Ekonomi dan Infrastruktur Wonosobo Masih Jadi Sorotan
- Yasip Khasani : Banyak Orang Berpenampilan Miskin Menyembunyikan Kekayaannya
- Presiden Indonesia Emas 2045, Mimpi Besar Pelajar Salatiga di Ajang Pawai Ta'aruf
