Bapenda Gandeng Kejaksaan untuk Tagih PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak daerah yang menjadi andalan pendapatan daerah di Kota Semarang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang berusaha terus menggugah masyarakat Kota Semarang untuk membayar PBB.


Di tahun 2021 pembayaran PBB sudah jatuh tempo pada 31 Agustus lalu, untuk itu Bapenda menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk bersama-sama menagih pembayaran PBB kepada warga yang belum menyelesaikannya.

Kasi Pajak I Bapenda, Bambang Prihartono mengatakan, dalam tiga tahun terakhir Bapenda selalu bisa mencapai target pembayaran PBB hingga 100 persen. Kerjasama ini diharapkan target pada tahun 2021 bisa tercapai dengan baik, meskipun kondisi saat ini masih ada pandemi.

"Kita kerjasama dengan kejaksaan negeri untuk menagih PBB dan hasilnya cukup signifikan dari realisasi tunggakan tahun 2019 sebesar 13 miliar, tahun 2020 kita dapat realisasi 70 miliar lebih," kata Bambang usia acara penyampaian Surat Teguran Pajak Daerah (STPD) di Kecamatan Gajahmungkur, Kamis (14/10).

Bambang menyebutkan untuk tagihan PBB di tahun 2021 masih sebanyak 36 ribu nomor objek pajak (NOP) dengan total tunggakan pajak sebesar Rp35 miliar untuk seluruh wilayah Semarang. Nantinya, pihak Bapenda akan memberikan keringanan seperti penghapusan denda.

"Untuk tingkat kepatuhan masyarakat masih di angka 80 persen lebih jadi masih ada 15-20 persen yang menunggak pajak PBB," lanjutnya.

Kasi Perdata dan tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Diah Ayu Wulandari mendukung penuh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pemulihan keuangan daerah, dengan membantu Bapenda dalam penagihan PBB kepada warga Kota Semarang yang masih menunggak.

"Kami sudah dua tahun mendampingi Pemkot untuk urusan Pajak ini dan pada tahun 2020 lalu tidak ada kendala yang dialami. Dengan hadirnya kejaksaan disini bisa turut mempermudah segala kendala terkait dengan penagihan PBB kepada warga," terang Diah.

Dalam hal ini, pihak kejaksaan adalah sebagai negosiator antara warga sebagai wajib pajak dan Bapenda. Pihaknya mengaku sejauh ini tidak ada permasalahan yang berarti, hanya saja masa pandemi dirasa membuat wajib pajak sedikit keberatan.

"Tapi Bapenda tetap memberikan keringanan seperti angsuran kepada wajib pajak sehingga tetap bisa meringankan warga," tandasnya.