Bawaslu Kota Semarang Sebut Masa Sosialisasi Parpol Bebas Pasang Atribut Kampanye

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman. RMOL Jateng
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman. RMOL Jateng

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menanggapi kasus dugaan penganiayaan dilakukan kader Gerindra kepada kader PDI Perjuangan terkait pemasangan bendera partai.


Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan, kejadian tersebut adalah murni tindak pidana umum karena ada unsur penganiayaan. Bahkan hingga Senin (11/9) pihaknya belum mendapat laporan dari kedua partai politik tersebut terkait dengan kepemiluan.

Arief mengatakan, saat ini memang belum masuk masa kampanye dan masih pada tahap sosialisasi. Pada masa sosialisasi ini diperbolehkan untuk memasang atribut partai termasuk bendera partai.

“Dari sisi kami, masa sosialisasi ini diperbolehkan memasang atribut karena itu bagian sosialisasi peserta pemilu. Sedangkan di masyarajat kita tidak bisa membatasi hal itu, dalam arti, ini area yang boleh untuk partai tertentu atau tidak boleh untuk partai tertentu, itu tidak ada dalam aturan,” kata Arief saat dikonfirmasi, Senin (11/9).

Ia menjelaskan, jika sudah masuk pada tahapan kampanye, sesuai dengan UU No 7 sudah ada aturan tetap dengan subjek pada setiap orang. Artinya setiap orang  mengganggu atau berdampak pada tidak terlaksananya tahapan kampanye maka bisa dipidanakan.

Ia memaparkan, secara aturan memang diperbolehkan untuk pemasangan atribut namun ada aturan. Misalnya pada kegiatan atau acara rapat internal partai, konsolidasi internal atau bahkan ulang tahun partai maka boleh dipasang. 

“Saat kegiatan ulang tahun parpol itu boleh (memasang atribut), syaratnya dengan memberitahukan ke satpol pp tetkait dengan pamasangan tersebut, serta ada durasi waktunya,” jelasnya.

Terkait dengan ruang lingkup wilayah, Arief menjelaskan semua ruang publik bisa dijadikan area sosialisasi sehingga tidak ada pembatasan, kecuali saat tahapan kampanye.

“Kalau di tahapan kampanye nanti akan ada pengaturan spesifik, wialayah mana yang boleh dan tidak boleh, termasuk kegiatan yang mengarah ke kampanye,” pungkasnya.