Bawaslu Kota Semarang: Temuan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu, Sekedar Hal-hal Teknis

Bawaslu Kota Semarang tidak menemukan adanya pelanggaran berat dalam proses pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024. Dicky Aditya/Dok.RMOLJateng
Bawaslu Kota Semarang tidak menemukan adanya pelanggaran berat dalam proses pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024. Dicky Aditya/Dok.RMOLJateng

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang mengaku, telah menerima beberapa laporan dari Panitia Pengawas (Panwas)ada sejumlah temuan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Namun begitu, hal itu tak lebih dari sekedar masalah teknis.

"Ada laporan pelanggaran aturan pelaksanaan Pemilu kebanyakan sifatnya kendala-kendala teknis. Seperti ketika pembukaan surat suara, banyak laporan proses tidak disaksikan Panwas. Itu kita catat masuk ke dalam berita acara pelaksanaan untuk pengawasan," kata Komisioner Bawaslu Kota Semarang Euis Noor Faoziah, Senin (19/2). 

Selain itu, Euis juga memaparkan, terdapat pelanggaran lain yang juga dilaporkan, tetapi juga tidak mempengaruhi pemilihan di TPS, misalnya saksi tidak ada saat penghitungan. Catatan-catatan semacam itu di data Panwas menggunakan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) milik Bawaslu. 

"Kita tidak mendapatkan laporan pelanggaran berat dalam tahapan pengawasan Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan sifatnya ringan serta tidak sampai mempengaruhi hasil pemungutan dan rekapitulasi di TPS. Untuk kasus berat secara aturan jika ada, bisa bahkan diadakan pemilihan susulan di lokasi ditemukannya pelanggaran," jelas Euis. 

Sementara ini, dengan tidak adanya temuan dan laporan pelanggaran berat, Euis menegaskan, Bawaslu terus melakukan koordinasi intensif dengan KPU Kota Semarang untuk antisipasi kendala tahapan penghitungan lanjutan memastikan agar proses berjalan lancar. 

Hingga sejauh ini, tidak ada laporan yang mengharuskan di TPS tertentu digelar pemilihan susulan. 

"Aman ya sampai saat ini, sedang dalam tahapan penghitungan rekapitulasi hasil di PPK kecamatan, tidak ada laporan pelanggaran lagi. Untuk pengawasan, koordinasi dengan KPU akan selalu dipastikan berjalan berjenjang tingkat Panwas sampai ke atasnya. Di TPS selama pengawasan pelaksanaan clear, pelanggaran ada tetapi ringan dan dapat ditangani dengan baik, tidak perlu sampai pemilihan ulang," tandasnya.