BUMD Dituntut Kreatif Demi Topang Target PAD

Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman/Dok. Humas Set. DPRD Jateng)
Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman/Dok. Humas Set. DPRD Jateng)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah diminta terus kreatif untuk mendulang pendapatan. Sejauh ini, kontribusi BUMD masih belum maksimal.


Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah H Sukirman mengatakan, saat ini semua sektor tengah bergeliat seiring kasus Covid-19 yang mulai terkendali. 

“Situasi ini sudah tentu juga harus dibaca pelaku atau pengelola BUMD milik Pemprov Jateng untuk juga ikut bergeliat. Jangan sampai kemudian malah tertinggal,” ujarnya, Senin (27/6).

BUMD milik Pemprov Jateng, kata Sukirman, belum mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) dalam nominal yang besar. Tercatat, realisasi BUMD pada 2021 lalu sekitar Rp508 miliar atau hanya sekira 3,4% dari PAD sejumlah Rp14,6 triliun.

“Ini tentu harus menjadi catatan BUMD. Saat sektor-sektor lain mampu mendulang angka maksimal, BUMD juga harus tergerak. Utamanya dalam rangka memenuhi target PAD,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Data yang dimilikinya mencatat, target PAD pada 2021 sebesar Rp15 triliun. Namun realisasi yangtercapai sebesar Rp14,69 triliun atau 97,85%. Kemudian untuk PAD pada  2022 per bulan Februari, angka persentasenya mencapai 13,81%. “Karena itu semua potensi yang dimiliki harus bergerak maksimal,” katanya.

Meski masih pandemi, katanya, kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah harus menjadi prioritas, mengingat pada 2022 ini merupakan tahun recovery Covid-19. 

“Tentu, harapan kita pada 2022 ini pertumbuhan ekonomi yang semakin positif, berjalan searah dengan PAD. Sehingga, pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah ini.

Para pimpinan BUMD dan jajarannya, lanjut Sukirman, harus terus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Dia mengakui, persaingan di dunia bisnis sangatlah ketat.

“Karenanya BUMD harus memiliki kelincahan dalam berusaha demi menopang PAD. Apalagi BUMD memiliki keleluasaan tersendiri, tidak seperti birokrasi,” tegasnya.

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya, perlu strategi yang baik mulai dari tahap perencanaan atau penyusunan target pendapatan.

“Tentunya, sampai dengan upaya-upaya bagaimana mencapai target yang telah ditetapkan nantinya,” tandasnya.(ADV/ANF)