Dance Jengkel, Bendera PDI-P di Salatiga Dicopot

Spanduk PSI terpampang di JLS Salatiga dibumbui tulisan Partai Jokowi lengkap dengan gambar, bapak anak, Jokowi Presiden RI dan Kaesang Pangarep, selaku Ketua Umum PSI yang tidak dicopot Satpol-PP Kota Salatiga selama penertiban. RMOL Jateng
Spanduk PSI terpampang di JLS Salatiga dibumbui tulisan Partai Jokowi lengkap dengan gambar, bapak anak, Jokowi Presiden RI dan Kaesang Pangarep, selaku Ketua Umum PSI yang tidak dicopot Satpol-PP Kota Salatiga selama penertiban. RMOL Jateng

Ketua DPC PDI-P Kota Salatiga Dance Ishak Palit jengkel langkah penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) hingga bendera PDI-P 'dicopot' paksa tanpa konfirmasi.


"Yang kita tidak setuju pencopotan spanduk, benner PDI-P merata di empat kecamatan oleh Satpol-PP.  Tapi mengapa spanduk-spanduk PSI menujukkan partainya Jokowi masih terpampang di jalanan Kota Salatiga dan dibiarkan," kata Dance Ishak Palit, Rabu (22/11).

Meski pun ia menyadari jika Satpol PP Kota Salatiga sebatas hanya menjalankan tugas, namun dipertontonkan 'unfair' atau tidak adil.

"Sampai bendera PDI-P ikut-ikutan dicopot. 'Kan' bendera itu bukan alat peraga kampanye. Kita ada buktinya, kita kantongi buktinya. Sampai ratusan. Saya bicara ini ada bukti, saya tidak akan bicara ini kalau tidak ada bukti," terang Ketua DPRD Salatiga tersebut.

Bahkan, DPC PDI-P Salatiga juga memiliki bukti jika Satpol-PP melakukan pencopotan hingga ke lingkungan properti pribadi tanpa izin.

"Minta izin dulu dong sama pemilik rumah, etikanya begitu," pungkasnya.

Ia berharap, jika masa kampanye tanggal 28 November 2023, dan baru bisa dipasang saat itu aturan sama diberlakukan merata ke seluruh APK peserta Pemilu 2024.

"Kecuali dalam billboard 'ya', yang berbayar PDI-P masih bisa memaklumi. Dan itu isinya juga tidak boleh adanya ajakan. Tapi diluar itu silakan," imbuhnya.

Dance mengklaim, pemasangan APK hingga bendera partai sebelum masa kampanye 28 November 2024 sudah sesuai kesepakatan Kesbangpol dan Bawaslu Kota Salatiga.

"Toh pemasangan juga sudah kesepakatan dengan Kesbangpol dan Bawaslu kok, sekarang dihajar semua," akunya.

Sementara, Komisioner Bawaslu Kota Salatiga Lukman Fahmi, S.HI., M.H., membatahkan jika disebutkan penertiban APK tebang pilih.

"Tidak benar tebang pilih. Penertiban itu kamu lakukan dua hari dari tanggal 20-21 November 2023. Dan kalau memang masih ada ditemukan semata-mata kekurangan tenaga," ujat Fahmi saat dikonfirmasi RMOLJateng.

Ia pun memastikan, jika penertiban yang dilakukan dalam konteks ajakan. Lain halnya jika yang dipasang dalam konteks sosialisasi. Begitu juga APK di lingkungan/ properti pribadi jika muatan mengajaka akan tetap dicopot.

"Pada prinsipnya memang tidak boleh dan belum waktunya APK dipasang, sehingga kita tertibkan," imbuhnya. 

Namun, kejanggalan justru terlihat jelas ketika melintas sepanjang Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga. Setiap jarak kurang lebih 500 meter terpasang spanduk PSI yang dibumbui tulisan 'Partai Jokowi' lengkap dengan gambar, bapak anak, Jokowi Presiden RI dan Kaesang Pangarep, selaku Ketua Umum PSI.