Adanya miskomunikasi yang terjadi di masyarakat terkait dengan pengawasan tahapan Pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang dalam sebuah kegiatan membuat DPRD Kota Semarang angkat bicara.
- KPK Punya Data Pejabat BUMN Yang Mau Diperiksa Kasus Pembangunan PLTU Riau-1
- Ratna: Jokowi Jangan Provokasi Rakyat Berkelahi
- Pengamat: Seruan Jokowi Justru Sikap Gentlemen
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Hermawan Sulis Susnarko meminta kepada Bawaslu agar bisa melakukan pengawasan tahapan pemilu sesuai dengan administrasi yang tengah berlaku.
Pasalnya beberapa waktu lalu sempat ada miskomunikasi ditengah masyarakat yakni stakeholder terkait meminta adanya Bawaslu dalam sebuah kegiatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi A mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Bawaslu Kota Semarang untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya.
Pihak Bawaslu mengaku memang belum memberikan instruksi kepada panitia pengawas (Panwas) Kecamatan maupun Kelurahan untuk bergerak melakukan pengawasan.
Pasalnya, hingga saat ini memang Bawaslu masih menunggu Undang-Undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (UU KPU) yang terbaru yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan.
”Jadi memang ada laporan kemarin dari masyarakat akhirnya kami mengundang Bawaslu untuk menyamakan persepsi,” kata Sulis, sapaan akrabnya, usai rapat dengar pendapat bersama Bawaslu di ruang Rapat Komisi A DPRD Kota Semarang, Senin (27/2).
Dewan sendiri mempersilahkan kepada Bawaslu untuk melakukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengawas.
Namun Sulis menekankan ada hal yang perlu diperhatikan yakni pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan administrasi yang sudah berjalan.
“Kami dari komisi A sudah kompak apapun kegiatan pemerintahan ataupun dewan kalau Bawaslu ikut serta tidak masalah tapi sesuai administrasi yang berjalan,” akunya.
Dalam hasil RDP dengan Bawaslu, ia menyebutkan ada tiga rekomendasi yang perlu ditekankan yakni netralitas ASN, pemilih anak-anak muda atau milenial, serta profesionalitas Bawaslu.
Ia menekankan jika hal tersebut harus menjadi perhatian, supaya Pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan baik. Apalagi sempet disinggung jika tingkat kerawanan politik di Kota Semarang merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah.
“Maka dari itu, ini gunanya Komisi A melakukan koordinasi dengan Bawaslu. Kami menyamakan persepsi supaya koordinasi antara pemerintah, bawaslu, dan kami sebagai legislator yang menampung masukan masyarakat berjalan baik,” pungkasnya. 
- Inilah 13 Kelemahan Pemerintahan Anies-Sandi Versi Hanura
- 4 KPPS di Grobogan Jalani Perawatan Di Rumah Sakit
- Pemilu Inklusif, KPU Batang Bekali Disabilitas Pengetahuan Perhitungan Suara
