Gempar : Wali Kota Harus Cabut SK Plt Dirut PDAM Kalau Dinilai Tidak Mampu

Desakan mundur Plt Direktur Utama PDAM, M Farchan dan Direktur Teknik Ali tidak hanya hanya datang dari kalangan legislatif tapi juga dari kalangan organisasi masyarakat.


Wijayanto Gempar menyoroti persoalan itu justru simpulnya ada di tangan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, karena M Farchan dan Ali adalah PNS. Keduanya menduduki jabatan tersebut berdasarkan SK Wali Kota.

"Kalau memang dirasa tidak mampu, Dewan Pengawas harus mengevaluasi kinerjanya dan melaporkannya ke Wali Kota. Setelah itu Wali Kota mencabut SK tersebut kalau dirasa perlu," ujar Wijayanto kepada RMOLJateng, Selasa (8/5/2018).

Selain itu, kedua pejabat strategis itu menjabat rangkap di dinas Pemkot Semarang. Sehingga sangat tidak mungkin 1 kepala memikir dua pekerjaan.

"Apalagi PDAM ini kan masalahnya komplek, terkait dengan pelayanan kebutuhan mendesak dan vital bagi warga. Jadi sangat tidak etis apalagi menganggap masalah PDAM adalah masalah yang ringan," tambah Wijayanto.

Persoalan air yang tak kunjung memuaskan warga Semarang, dan puncaknya warga krisis air karena air PDAM tidak ngalir, menurut Wijayanto, Wali Kota harus segera turun tangan.

Wijayanto juga berharap proses seleksi Dirut, Dirtek dan Dirum sudah diumumkan akhir tahun lalu dan sudah ada calon-calon yang mendaftar. Tapi kenapa sampai sekarang belum selesai juga.

"Kenapa proses rekruitmennya lama sekali, kan sudah ada calonnya," tandasnya.