Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, BNPB Siagakan Berbagai Langkah Khusus

Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pada Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Karhutla Dan Asap Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (02/08). Humas BNPB/RMOLJawaTengah
Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pada Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Karhutla Dan Asap Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (02/08). Humas BNPB/RMOLJawaTengah

BALIKPAPAN – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini menyiagakan 4 (empat) helikopter untuk menangani bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Timur.


BNPB mengidentifikasi 6 provinsi prioritas karhutla, yaitu Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. 

Diketahui bahwa pihak Provinsi Kalimantan Timur meminta menjadi wilayah prioritas dalam penanganan karhutla mengingat kawasan khusus ibu kota Nusantara (IKN).

Status kesiagaan ini juga mencakup stimulan bantuan untuk wilayah Kalimantan Timur, berupa dana siap pakai, logistik dan peralatan. 

Hal ini dijabarkan oleh Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Karhutla dan Asap di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (02/08).

Ia sebutkan dua armada baling-baling ini digunakan untuk pemantauan. Sedangkan dua lainnya, dimanfaatkan dan dikhususkan Satuan Tugas Udara untuk pengeboman air atau water-bombing. BNPB akan menambah armada helikopter apabila terjadi eskalasi kejadian karhutla di wilayah Kalimantan Timur.

Kepala BNPB yang pernah bertugas 10 tahun di Kalimantan menambahkan helikopter patroli difungsikan untuk pemantauan apabila ada api di permukaan tanah.

Di sisi lain, bila ada titik api, operasi water-bombing dapat dikerahkan. Namun, Suharyanto merekomendasikan penggunaan water-bombing dilakukan apabila sudah tidak dapat dipadamkan lagi oleh operasi darat.

“Kami menyiapkan 2 unit helikopter untuk patroli dan 2 lagi untuk water-bombing,” ujar Suharyanto.

Hadir pada rapat koordinasi perwakilan Forkopimpda Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran pejabat tinggi madya di lingkungan BNPB.

Merespons potensi bahaya karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan status siaga darurat di wilayahnya. Status tersebut berlaku sampai dengan 30 November 2024.

Berdasarkan data BNPB, sebaran titik panas atau hotspot di Provinsi Kalimantan Timur pada priode Januari hingga Juli 2024 mencapai 9.148 titik. Daerah dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. 

Kunjungan Kepala BNPB ke Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menegaskan dukungannya pada penanggulangan bencana di kawasan IKN dan sekitarnya dan memenuhi permintaan dukungan logistik dan peralatan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Di akhir rapat koordinasi, Kepala BNPB Suharyanto menyerahkan secara simbolis bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana kepada Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri.