Hendi: Meski Masih Pandemi, 2021 Ekonomi Semarang Harus Kembali Bangkit

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, akan berusaha mengembalikan lagi situasi ekonomi kota Semarang agar kembali bergairah seperti saat sebelum pandemi.


Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, akan berusaha mengembalikan lagi situasi ekonomi kota Semarang agar kembali bergairah seperti saat sebelum pandemi.

Hendi akan mengejar ketertinggalan pembangunan daerah kota Semarang melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 ini.

Dalam peresmian kegiatan OPD Pemerintah Kota Semarang, Hendi menyebut total APBD tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 94,32% atau Rp 4,1 triliun dari total APBD Rp 4,3 triliun, dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 92,2% dengan angka sebesar Rp 5,2 Triliun, meski ada terhantam pandemi Covid.

"Total belanja langsung ada 2,4 triliun dari total APBD 4,3 Triliun memang tidak sesuai rencana, ada penurunan karena sumber pendapatan tidak maksimal," jelas Hendi, Rabu (7/4).

Menurutnya, dari Rp 2,4 Triliun ada 83 kegiatan fisik yang dilakukan secara lelang, sedangkan lainnya merupakan kegiatan non fisik dan pemilihan langsung.

"Tahun 2021 kita coba kembalikan situasi seperti masa-masa sebelum covid baik ekonomi dan mengejar ketertinggalan beberapa kegiatan di tahun 2020 harus terhapus itu akan jadi prioritas kita," ungkap nya.

Dirinya juga menyebut, dalam tahun 2021 ini nantinya masih ada beberapa kegiatan dari 2020 yang masih akan dilanjutkan seperti lelang pembangunan Rumah Sakit tipe D, Jembatan Kaca hingga lapangan olahraga.

Sedangkan untuk anggaran penanganan Covid, Hnedi menyebut memang sudah ada porsi tersendiri sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

"Penanganan covid sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan kita sudah penuhi semua termasuk untuk bantuan sosial, tim siaga covid semua sudah dianggarkan dan memenuhi aturan," bebernya.

Hendi juga mengatakan, kedepan para Lurah yang ada di kota Semarang akan dijadikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang nantinya di setiap kelurahan akan ada anggaran minimal sebesar Rp 1,1 MIliar.

Dana ini nantinya akan dikelola oleh masing-masing kelurahan dengan dibantu tokoh masyarakat setempat.

"Mulai tahun depan lurah kita KPA (kuasa pengguna anggaran) jadi seperti kepala dinas kecil untuk mengelola anggaran minimal Rp 1,1 miliar ada juga yang dapat 2 atau 3 miliar, nanti lurah yang akan menentukan akan di taruh di RW mana saja. Kunci untuk peningkatan di tiap kelurahan adalah tokoh masyarakat harus mampu berkomunikasi dengan lurah, begitu sebaliknya."pungkasnya. [sth]