Ibadah Haji Tahun 2021 Dibatalkan, Ketua DPW PPP Jateng: Pemerintah Harus Jelaskan Ke Masyarakat

Tidak adanya pemberangkatan Haji tahun 2021 mendapat respon dari banyak pihak. Salah satu respon muncul dari ketua DPW PPP Jawa Tengah, Masruhan Samsurie.


Tidak adanya pemberangkatan Haji tahun 2021 mendapat respon dari banyak pihak. Salah satu respon muncul dari ketua DPW PPP Jawa Tengah, Masruhan Samsurie.

Menurut dia, keputusan pemerintah dalam meniadakan ibadah haji tahun ini dapat dimaklumi.

"Pandemi menjadi alasan yang tidak bisa kita tolak. Karena terjadi juga dengan negara-negara lain yang memutuskan meniadakan pemberangkatan haji. Bahkan Malaysia dan Brunei sudah beberapa hari lalu memutuskannya," kata Masruhan, Jumat (4/6).

Meski demikian, Masruhan menyayangkan keputusan tersebut. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan terkait ibadah Haji tahun ini.

"Disinilah kegagalan diplomasi kita dengan Saudi. Padahal kita tahu hubungan pemerintah kita dengan Saudi sangat bagus. Ini sebetulnya sebuah modal untuk bisa mengatasi persoalan haji," tambahnya.

Lebih jauh, Masruhan meminta pemerintah untuk mengundang para calon jamaah yang direncanakan berangkat tahun ini.

Dia menilai pemerintah juga perlu memberikan penjelasan secara langsung dan mendetail. Karena, penjelasan secara langsung ini perlu agar tidak terjadi pikiran spekulatif yang berpotensi mengganggu kondusifitas dalam negeri.

"Juga perlu disampaikan kemungkinan tahun depan bagaimana. Berkaitan dengan biaya yang sudah dilunasi di bank, bagaimana dengan yang usianya sudah sepuh dan lainnya," tambah dia.

Masruhan menegaskan bahwa hal ini bisa di'goreng' untuk kepentingan politik yang tidak sehat. Misalnya ada yang bilang karena hutang Indonesia dengan Saudi belum dibayar.

"Atau ada juga yang mengatakan soal vaksin yang dipakai Indonesia, dan macam-macam argumen yang belum tentu kebenarannya. Sebagai pendapat sah sah saja tapi harus bisa dipertanggungjawabkan," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama memutuskan membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.660/2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji 1442 H atau 2021. [sth]