Inilah Penyebab Parpol Peserta Pemilu Enggak Pede Lawan Jokowi

Ada sejumlah penyebab partai politik di Indonesia hanya berani menyodorkan nama wakil presiden untuk berpasangan dengan Joko Widodo, ketimbang mencalonkan kadernya sebagai presiden dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang.


Hal itu diutarakan pengamat politik dari Indonesia Public Institute, Jerry Massie dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/3).

"Pertama, kurang confidence atau (percaya diri). Harusnya seperti Gerindra yang berani. Mereka bergaya fighter kalau di tinju dan gaya total football ala Belanda di sepak-bola," jelasnya.

Menurutnya, ada sejenis imsomnia dari para partai politik melawan Jokowi. Ini terlihat dengan memasangkan Baliho bersama Jokowi misalkan, Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto.

"Selain Prabowo dan PKS, dari internal belum ada yang menyatakan mengusung kadernya. Sebut saja Partai Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, Demokrat dan yang lain," jelas Jerry.

Penyebab kedua, lanjut dia, kurang kaderisasi partai. Salah satu contohnya, Partai Golkar yang sangat terlihat kurang kaderisasi.

"Hanya pemimpin "single fighter" seperti mantan Presiden SBY kemarin. Memang kehadiran Agus agak terlambat. Sebelumnya tidak dilakukan pengkaderan dengan baik. Secara kualitatiif dan kuantitatif perlu dilakukan. Antara faktor popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas harus berimbang," jelasnya.

Penyebab ketiga, lanjut Jerry, adalah faktor syok dengan suara Presidential Threshold 20 persen DPR dan Nasional 25 persen. Kata dia, dengan disahkannya peraturan KPU No 7 Tahun 2017 maka hanya akan ada 2 atau 3 calon yang bisa mengusung wakilnya.

"Hal ini yang membuat partai peserta Pemilu kewalahan dan tak berani mengusung calon internal. Berkaca pada Amerika waktu Obama naik, dia bukan termasuk populer di Demokrat masih ada Hillary Clinton tapi keberanian dan tekad yang mengehentar dia menjadi presiden ke-44 AS," sambungnya.

Penyebab keempat adalah faktor budgeting. Tak bisa dipungkiri dalam pilpres menghabiskan biaya triliunan. Apalagi calon tak punya sponsor. Beda di AS masyarakat yang memberikan donasi kepada capres mereka baik Republik maupun demokrat.

"Nah! sistem itu tak berlaku di Indonesia. Menurut data ICW, biaya kampaye Jokowi pada 2014 lalu Rp 312 miliar sedangkan Prabowo Rp 166 Miliar. Belum iklan di media, logistik, para saksi, baliho dan sebagainya. Itu bisa di atas Rp1 triliun," terangnya.

Walau begitu, lanjut Jerry, ada bagusnya pengaturan biaya kampanye oleh KPU. Misalkan di Jabar biayanya maksimal bisa Rp 473 miliar dan NTB Rp 75 M dan Sulsel Rp 74 Miliar.

"Kalau biaya kampanye Hillary Clinton dua kali lipat dana kampanye Donald Trump. Menurut laporan resmi otoritas AS dana kampanye Hillary hingga US$ 950 juta dan sudah mengucurkan US$ 178 juta untuk belanja kampanye. Trump yang telah menggalang dana sekitar US$ 449 juta," jelasnya.

Penyebab kelima adalah faktor tak berani ambil resiko. Memang parpol yang ada agak kurang berani dan takut gagal di pilpres 2019. Maka short cut (jalan pintas) adalah jalan utama.

"Mereka takut untuk menantang Jokowi yang popularitasnya semakin naik dan sulit dikejar. Masyarakat bisa meraskan pembangunannya. Politik mengekor atau ikut rame lagi diperankan. Jadi melihat performa Jokowi membuat parpol ketar-ketir untuk melawannya. Bagi saya mereka hanya cari save (aman) dengan afiliasi politik," demikian Jerry.