ISAC Minta Densus 88 Hindari Tembak Mati dalam Perkara Terorisme

Sejumlah media sosial menyoroti penanganan Densus 88 terhadap sangkaan atau dugaan kasus terorisme yang dilakukan dr. Sunardi asal Sukoharjo.


Tagar #prayfordoktersunardi menempati trending di Twitter dan media sosial lainnya. Upaya paksa dengan menembak yang diperkirakan pada bagian punggung atas dan pinggul kanan bawah berakibat pada kematian dr. Sunardi, sangat disayangkan banyak pihak.

"Kami melihat sebagian masyarakat mempertanyakan penembakan yang berakibat kematian dr. Sunardi. Terlebih dr. Sunardi tinggal dan buka praktek di perkampungan pinggir jalan besar. Hal ini mendapat banyak reaksi negatif dari masyarakat," ungkap Ketua The Islamic Study and Action Center (ISAC) Dr Kurniawan, melalui sekretaris ISAC Endro Sudarsono, dalam rilisnya, Jumat (11/3).

Selain itu, lanjut dia, masalah waktu dan tempat agar bisa dipertimbangkan secara matang agar dapat terkontrol situasi dan kondisinya dengan baik tanpa ada dampak yang merugikan semua pihak

Hingga serah terima jenazah di RS Bhayangkara Semarang keluarga belum menerima surat penangkapan dari Densus 88. Dengan demikian keluarga belum mengetahui status hukum dr. Sunardi dan keterlibatan kasus terorismenya

"Dengan meninggalnya dr. Sunardi maka proses hukum otomatis terhenti dan tidak bisa dilanjutkan ke persidangan. Dengan demikian maka dr. Sunardi lepas dari sangkaan kasus terorisme," imbuh Endro.

Dalam analisis ISAC, prosedur penangkapan yang menyebabkan penembakan pada terduga atau tersangka teroris tanpa adanya ancaman atau perlawan dari pihak maka penggunaan senjata api harus dihindarkan. Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu. 

Densus 88 sebagai pelaku operasi penumpasan terorisme harus memperhatikan asas praduga tak bersalah dengan cara menghindari tindakan yang sewenang-wenang.

ISAC berharap Komnas HAM, DPR RI dan Kompolnas bisa menginvestigasi kematian dr. Sunardi apakah ditemukan pelanggaran hukum dan HAM atau tidak. Juga ada baiknya keluarga bisa menempuh jalur hukum berupa Pra Peradilan atau Gugatan Perbuatan melawan hukum, Hal ini penting dilakukan untuk menguji peristiwa proses penangkapan yang berujung kematian.

"Yang lebih penting lagi agar kasus mirip Siyono di Klaten dan perkara lain yang berhubungan tembak mati ditempat tidak terulang lagi," tegasnya.

Hal ini bertujuan agar asas kepastian hukum dapat diketahui serta menghindari spekulasi atas peristiwa tembak mati ditempat sebelum adanya pengujian pembuktian minimal dua alat bukti dipersidangan.

Terkait penetapan tersangka dr. Sunardi, ISAC mempertanyakan kepada Densus 88 sudah diterbitkan dan dilayangkan surat pemanggilan saksi/tersangka kepada dr. Sunardi atau keluarganya untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan. 

"Karena untuk penetapan status tersangka perlu tahap klarifikasi/pemanggilan terlebih dahulu, kecuali jika tertangkap tangan," kata Endro. 

Soal informasi reaksi keluarga dr Sunardi, apakah akan melaporkan atau klarifikasi mengenai hal tersebut pada pihak Kepolisian, Endro mengatakan belum ada keputusan keluarga.