Isu Bupati impor yang terdengar di sela-sela kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Batang 2024 memantik perhatian pengamat politik dari Universitas Pekalongan Dr. Achmad Soeharto, SH.MH. Ia menyebut isu bupati impor membuat kontestasi politik itu makin hangat.
- Anti Mainstream, Strategi Kampanye Caleg Muda PKB Salatiga Nomor 2, Yogi Ardiako
- TKD Prabowo Gibran Gaet 75 Persen Suara Pemilih Milenial
- Desa Damai yang Diinisiasi Wahid Fondation Dilirik Negara ASEAN
Baca Juga
"Kalau kita melihat kedua Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang, tentunya masyarakat Batang sudah banyak yang tahu mana putra daerah dan mana yang bukan putra daerah," kata Wakil Rektor II Unikal itu, Rabu (11/9).
Pendaftaran hingga hari terahir dalam Pilkada Batang 2024 terdapat dua bakal pasangan calon yaitu Fauzi Fallas-Ahmad Ridwan dan Faiz Kurniawan dan Suyono. Kedua bapaslon itu baru akan ditetapkan pada 22 September 2024.
Mengutip dari Samuel Hungtington, arti kata putra daerah itu adalah genealogis/biologis dimana asli dilahirkan di daerah yang tersebut atau tidak dilahirkan di daerah tersebut, tetapi mempunyai orang tua yang berasal dari daerah tersebut.
Dalam kajian demokrasi, Isu Bupati Impor merupakan kemunduran dari cara berpikir dan lebih condong pada kepentingan pragmatis dan politis. Hal ini berdampak pada pengikisan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan kesetaraan dan integrasi sosial.
Setiap warga negara mempunyai hak konstitusional yaitu hak untuk memilih, hak untuk dicalonkan, maupun hak untuk mencalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
Hak konstitusional tersebut tidak bisa dikalahkan oleh kepentingan elit/aktor politik tertentu. Pemilih semakin cerdas dalam menentukan pilihannya, dan hanya pemilih tradisional yang masih berkutat dengan paradigma primordial dan emosional lah yang akan termakan dengan isu Bupati impor.
Meski begitu, Harto, sapaan akrabnya, menyebut isu ini masih cukup ampuh digunakan oleh elit/ aktor politik dalam rangka mendulang suara.
"Isu Bupati impor dan isu primordial sedikit banyak mampu mengalihkan pemilih (masyarakat) dari perhatiannya dari penilaian yang sebenarnya terhadap seorang calon, baik dari sisi kualitas kepemimpinan, komitmen, kapabilitas, integritas maupun visi -misi nya yang harusnya lebih diutamakan sebagai dasar pemilih dalam menentukan pilihannya," jelas mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang itu.
Jadi pro kontra Bupati impor maupun Kepala Daerah harus putra daerah, menjadi kurang relevan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang, sebab yang dibutuhkan adalah kelayakan dan kapabilitas seorang pemimpin untuk membawa perubahan yang signifikan / lebih baik lagi dari sebelumnya serta menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.
"Meski ada isu Bupati Impor, diharapkan pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Batang berjalan dengan kondusif dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kabupaten Batang harus menjadi role model pemilihan yang berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi," ucapnya.
- Pastikan Layanan di Balik Jeruji, BPJS Kesehatan Pekalongan Sosialisasi di Lapas Batang
- Bencana Kekeringan Melanda Ribuan Jiwa di Kabupaten Batang: BPBD Turun Tangan
- FKUB Siap Terima Cabup-Cawabup Batang 2024, Ketua: Paslon Harus Jaga Kerukunan
