Kalangan DPRD Blora Kembali Ingatkan Pengisian Perangkat Desa yang Terlalu Lama

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora, Supardi (kanan), saat lakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa (DD) di Kecamatan Ngawen. (RMOLjateng)
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora, Supardi (kanan), saat lakukan monitoring dan evaluasi Dana Desa (DD) di Kecamatan Ngawen. (RMOLjateng)

Kalangan DPRD Kabupaten Blora mengingatkan pemerintah desa supaya segera melakukan pengisian perangkat yang masih kosong. Supaya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.


Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora, Supardi, disela-sela monitoring dan evaluasi Dana Desa (DD) di Kecamatan Ngawen.

"Banyak yang belum terisi lho, sebaiknya segera karena ini berhubungan dengan pelayanan masyarakat dna akhir tahun ini harus segera terisi," kata Supardi kepada RMOLjawatengah.id, Kamis (16/9/2021).

Terkait dengan DD, lanjutnya, monitoring dan evaluasi terus dilakukan DPRD Kabupaten Blora.

Dikatakannya, monitoring dilakukan juga sebagai evaluasi penggunaan DD supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami sebagai komisi yang membidangi, dalam monitring juga digunakan untuk menyerap aspirasi maupun keluhan dari pemerintah desa dalam penggunaan DD," ujarnya.

Menurutnya, monitoring secara berkala ke pemerintah desa harus dilakukan. Banyaknya kasus penyalahgunaan DD, lanjutnya, juga dikarenakan minimnya monitoring tersebut.

"Tugas saya mengecek, memonitor dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan anggaran DD yang telah dilaksanakan oleh desa," katanya. 

Semua agenda yang ada dalam penggunaan DD tersebut, memang ada target waktu yang telah dipatok. Sehingga pelaksanaan agenda tersebut harus berjalan dengan maksimal dan diharapkan selesai tepat waktu. 

“Hanya saja kami juga perlu mengetahui sampai sejauh mana pemanfaatan dana desa yang ada di setiap desa, terutama terhadap program pembangunan yang dilaksanakan,” ujarnya. 

Dengan monitoring dan evaluasi tersebut, pihaknya berharap akan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan pemanfaatan DD.

Termasuk bagaimana sistem pengelolaannya dan juga capaiannya serta dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan DD tersebut kepada masyarakat.

"Monitoring ini dilakukan kami, dari Komisi A sesuai bidangnya, terkait keuangan dalam hal ini evaluasi anggaran dana desa," ujarnya.

Monitoring ia lakukan itu diawali di Kecamatan Ngawen, wilayah di bagian barat kabupaten Blora. "Hasil evaluasi dan monitoring ini, akan dirangkum dan dibahas untuk direkomendasikan pada pemerintah daerah," katanya.

Ia berharap, melalui monitoring tersebut juga akan mendorong pemanfaatan anggaran dana desa sesuai peruntukan dan pengelolaan yang tepat dan sesuai aturan. 

Tentu saja supaya tidak ada lagi kepala desa maupun perangkatnya, tersandung masalah hukum akibat kesalahan dalam pengelolaan DD.