Deputi II Kepala Staf Kepresidenan yang membidangi isu-isu Pembangunan Manusia beserta jajaran tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan pemantauan langsung pengelolaan tanggap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/5).
“Kita dihadapkan dengan fenomena El Nino dengan ancaman kekeringan berkepanjangan, berkurangnya ketersedian air dan juga potensi kebakaran lahan. Oleh karenanya, KSP memantau langsung kesiapan mitigasi karhutla di Provinsi Kalimantan Barat. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dibarengi dengan kesadaran masyarakat serta swasta menjadi kunci untuk mencegah sekaligus menanggulangi potensi bencana,” kata Deputi II KSP, Abetnego Tarigan.
Dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Sutarmidji, beserta jajaran forkopimda Kalimantan Barat, Abetnego mengapresiasi pemerintah daerah yang cepat tanggap dalam penetapan status tanggap darurat bencana asap Karhutla serta pembentukan Komando Satgas Karhutla Kalimantan Barat 2023.
Tim KSP juga mengunjungi dan berdialog dengan posko Manggala Agni Kementerian LHK, kelompok masyarakat Masyarakat Peduli Api, BPBD Kalimantan Barat, hingga kelompok Organisasi Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat yang selalu sigap melakukan mitigasi hingga pemadaman beberapa titik api.
“Tidak hanya pemda dan forkopimda, KSP juga mengapresiasi operasi TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) yang merupakan kolaborasi dari BNPB, BRIN, BMKG, Kementerian LHK, TNI AU, serta Smart Aviation. Operasi ini sudah dimulai per 24 Mei 2023 hingga bulan Juni 2023 untuk efektif memitigasi karhutla,” imbuh Deputi II.
Sebagai tambahan, pihak Komando Daerah Militer Tanjungpura juga telah mengoperasikan satuan tugas hingga tingkat Desa (bersama Babinsa) untuk wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Adanya pengawas atau observer di tingkat desa ini cukup efektif dalam mengatasi kebakaran maupun pencegahan.
Pemerintah Prov. Kalimantan Barat sendiri telah mengeluarkan Perda No. 1 tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal yang mengatur agar pembakaran lahan dilakukan secara terbatas dan terkendali. Saat ini, sudah dilakukan pemadaman terhadap 157 titik karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, dimana 90% api berasal dari pembukaan ladang.
“Sejak 2019, kami terus memantau beberapa hotspot rawan Karhutla di Kalimantan Barat, melalui dashboard real-time Sipongi+. Ini menjadi perhatian yang serius karena bencana kebakaran hutan dan lahan sangat terkait dengan penguatan capaian Indeks Desa Membangun yang saat ini mencakup total 586 Desa Mandiri di Kalimantan Barat,” kata Sutarmidji.
- PPDB Jalur Zonasi Menuai Kritik, KSP : Kecurangannya yang Diberangus, Bukan Sistemnya
- Membangun SDM Unggul Maritim, Bentuk Nyata Komitmen Presiden Jokowi
