KSPI: Kebijakan Infrastruktur Jokowi Untuk Akomodir Kepentingan Tiongkok

Pembangunan infrastruktur yang selama ini digembar-gemborka Presiden RI Joko Widodo dinilai bukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.


Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut justru untuk mengakomodir kepentingan investor dari Tiongkok.

Hal itu sebagaimana yang terjadi pada masa penjajahan Belanda.

"Jokowi melakukan kebijakan yang sama digunakan untuk kompeni. Jalan-jalan dibuat Daendels untuk kepentingan kompeni," katanya saat diskusi Ngopi Ngerumpi bertajuk "Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Jeritan Kaum Buruh" di Kantor ILEW, Jakarta Pusat, Senin (30/4) demikian dilansir Kantor Berita Politik RMOL

Rusdi menambahkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi sesunguhnya sangat tidak masuk akal. Sebab, disaat ekonomi masyarakat susah, Jokowi malah membangun jalan-jalan beton, bukan malah berusaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan menaikan gaji buruh, dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Infrastruktur ini logika kapitalisme dan tidak ada sama sekali manfaatnya untuk masyarakat kecil," ujarnya Rusdi.

Sebelumnya Rusdi juga sempat menyinggung mengenai Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Menurutnya Prepres tersebut sama saja mencelakakan diri sendiri. Sebab TKA yang masuk ke Indonesia itu biasanya satu paket, yang terdiri dari manager, supervisor dan lain-lain.

Hal inilah yang menjadai kecelakaan dari penerbitan Perpres bahwa para TKA yang masuk itu tidak dibatasi jumlahnya.

"[Pepres] Enggak mengatur sedetail itu. Substansinya yang tadi itu dia menghilangkan izin aja, jadinya sekarang enggak ada izin," ucapnya.