Lulus Tes CAT PPPK, Nama Guru Honorer Ini Hilang di Pemberkasan

Pendamping hukum dari LBH Adhyaksa, Didik Pramono (kanan) dan Zainudin
Pendamping hukum dari LBH Adhyaksa, Didik Pramono (kanan) dan Zainudin

Seorang guru honorer berinisial AZ asal Kabupaten Pekalongan, mencari keadilan tentang statusnya. Ia sudah dinyatakan lolos Computer Assisted Test (CAT) seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun dinyatakan gagal.


"Saya sudah mengabdi (menjadi guru Honorer) sejak 2006, meski saat seleksi PPPK dari TU SMP Negeri 1 Karangdadap nulisnya 2014. Lalu saat tahapan pemberkasan, nama saya tidak tercantum di BKD. Katanya pengabdian saya cuma tertulis enam bulan," kata AZ mengawali ceritanya, Jumat (27/10)

Ia menjelaskan, bahwa seluruh persyaratan mendaftar PPPK-nya lengkap. Meski masa pengabdiannya di'diskon', tapi masih melebihi syarat minimal pengabdian tiga tahun.

AZ pun mengungkapkan juga punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang didapatkan dari SMP Satu Atap Timbangsari Lebakbarang. Ia pun mengikuti seleksi PPPK pada 2021 lalu.

Hal itulah yang membuatnya mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adhayksa. Ia meminta bantuan hukum agar mendapatkan haknya.

"Kalau untuk bukti tes CAT saya dinyatakan lolos, saya ada. Hasilnya kan dikirim ke peserta. Lagipula kalau syarat saya tidak masuk, sejak awal juga tidak bisa ikut tes," tuturnya.

Pendamping dari LBH Adhyaksa, Didik Pramono membenarkan bahwa AZ mengadu di tempatnya. Sebelum ke tempatnya, AZ sudah menempuh berbagai upaya, meski jalan sendirian tanpa pendamping hukum.

Ia menyebut bahwa AZ sudah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pekalongan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), mengadu ke Bupati Pekalongan. Lalu membuat laporan ke Polres Pekalongan hingga Polda Jateng.

AZ pun juga mendatangi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) hingga mengadu ke pengurus PGRI. Namun, justru pengalaman pahit yang diterima AZ, mulai dibentak dan lain sebagainya.

"Banyak kejanggalan, yang jelas bagaimana bisa masa pengabdian hanya tertulis tinggal enam bulan. Bahkan, tulisan enam bulan itu bentuknya coretan," jelasnya.

Didik menjelaskan bahwa AZ memenuhi passing grade. Nilai AZ berjumlah 205 poin, lalu ada nilai afirmasi pengabdian 75. Jadi seharusnya total nilainya 280. Tanpa nilai afirmasi dari pengabdian maka nilai AZ hanya 205.

"Kalau memang dari sisi pengabdian sudah tidak sesuai syarat, sejak awal pendaftaran kan tidak mungkin lolos. Lha ini, bisa sampai ujian bahkan dinyatakan lulus di sistem pusat," ujarnya.

Didik mengatakan akan berusaha mencari jalur agar AZ mendapatkan keadilan. Lalu, dipulihkan kembali hak-haknya.