- Pemkab Karanganyar Salurkan Rp448 Juta, Bantu 110 KK Terdampak Bencana
- Refleksi Kegiatan Tahun 2024, Pemkab Lakukan Pembinaan BUMD
- Pemerintah Ingatkan: Tak Ada Ruang Untuk Pemerintahan Khilafah Di Bumi Indonesia
Baca Juga
Sukoharjo - Puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 Kabupaten Sukoharjo berlangsung di Taman Budaya Suryani Sukoharjo, Rabu (11/12).
Acara yang mengangkat tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju ini dihadiri 500 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dalam arahannya melalui sambungan virtual menekankan pentingnya optimalisasi program Monitoring Center for Prevention (MCP).
"KPK tidak bisa sendirian melakukan pencegahan korupsi. Harus melibatkan lintas sektoral hingga tingkat kabupaten/kota agar bersama-sama menutup celah korupsi," tegas Ely.
Penilaian meliputi 8 area yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, aparat pengawasan intern pemerintahan (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Dalam laporannya, Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo menyampaikan sejumlah capaian kinerja yang membanggakan.
Kabupaten Sukoharjo berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 9 tahun berturut-turut. Skor MCP KPK mencapai 89,82 dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebesar 77,4.
Kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 100%, sementara nilai SAKIP berada di angka 66,94 dengan predikat Baik. Dalam hal Reformasi Birokrasi, Sukoharjo mendapat predikat Sangat Baik dengan nilai 72,92.
Prestasi lain yang dicapai adalah Peringkat Ke Dua Nasional untuk Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman dengan nilai 99,36 dalam kategori kabupaten.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani menegaskan komitmennya dalam pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas birokrasi. "Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit telah disederhanakan dan didukung aplikasi digital seperti e-budgeting, e-audit, dan e-procurement," jelasnya.
Sebagai bentuk implementasi, Pemkab Sukoharjo telah membentuk tiga Desa Anti Korupsi yaitu Desa Cemani (Kecamatan Grogol), Desa Wonorejo (Kecamatan Polokarto), dan Desa Ngemplak (Kecamatan Kartasura).
Peringatan Hakordia 2024 di Sukoharjo dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, termasuk lomba video pendek, jingle, monolog/pidato, dan poster. Pemerintah kabupaten juga melakukan sosialisasi anti korupsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala desa, dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukoharjo juga menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada 20 anak yatim piatu dan penghargaan kepada para pemenang lomba. 
- Tarif Medical Chek Up di Grobogan Mahal, Pelamar CPNS dan P3K Beralih di RS Sragen dan Boyolali
- Dishub Kota Semarang Wacanakan Tarif BRT 2025 Naik
- Perayaan Imlek Di Kota Solo Bakal Meriah Dengan Karnaval Grebeg Sudiro Dan 5.000 Kue Keranjang Dibagikan Gratis
