Mendagri Sayangkan Rendahnya Serapan Insentif Nakes Di Kendal

Mendagri Tito Karnavian di Kendal./ RMOL Jateng
Mendagri Tito Karnavian di Kendal./ RMOL Jateng

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian kembali menyoroti serapan dana insentif untuk para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Kali ini, Tito menyayangkan serapan insentif nakes Covid-19 di Kabupaten Kendal yang baru terserap 28 persen pada 2021.


"Serapan insentif tenaga kesehatan di Kendal ini masih rendah, sekitar 28 persen yang masih terserap di tahun 2021. Saya tadi tanya langsung ke Bupati," kata Mendagri, Tito Karnavian di pendopo Tumenggung Bahurekso setelah rapat koordinasi tertutup bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, Kamis(29/7).

Tito menjelaskan,  dana yang disediakan untuk penanganan pandemi Covid-19 harus dimaksimalkan oleh setiap pemerintah daerah,  termasuk dana insentif tenaga kesehatan.

"Capaian serapan hanya 28 persen itu rendah. Saya  minta Pemkab  Kendal meningkatkan serapan insentif nakes seoptimal mungkin," jelasnya.

Mendagri menerangkan, apa yang menjadi hak para nakes harus diberikan sesuai dengan aturan yang ada.

"Insentif nakes itu kan haknya para nakes. Ini yang perlu didorong kepada pemerintah daerah dan harus diberikan sesuai dengan aturan yang ada," terangnya.

Secara nasional, Tito tidak menyebutkan angka pasti serapan dana insentif untuk para nakes Covid-19 saat ini.

Namun, masih ada beberapa daerah yang belum bisa mengoptimalkan serapan dana yang ada.

Tito mengaku sudah melayangkan beberapa surat teguran agar pemerintah daerah yang bersangkutan bisa mengupayakan lebih terhadap serapan dana insentif nakes.

"Insentif nakes, saya lihat masih ada beberapa daerah macet, gak usah saya sebutkan ya. Saya sudah berikan surat teguran. Alhmadulillah semuanya direspons dengan baik, ada sejumlah provinsi naik 100 persen. Contoh Indramayu 97 persen," ujarnya.

Sebagai Mendagri, Tito meminta agar Bupati Kendal bisa duduk bersama dengan Dinas Kesehatan dan bagian keuangan agar bisa mencari solusi supaya serapan dana intensif nakes Covid-19 bisa naik lebih baik lagi.

"Kendal ini baru 28 persen. Bupati Kendal ini masih baru, jadi silakan bisa duduk bersama dengan Dinkes, bagian keuangan untuk bisa dieksekusi. Prinsip sudah mulai pencairan, kita akan terus monitor tiap minggu," pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Ferinando Rad Bonay menjelaskan, hingga Juni lalu serapan dana intensif nakes di 30 puskesmas, RSUD dr Soewondo dan Laboratorium Daerah sebesar Rp 4 miliar.

Padahal, total anggaran yang diajukan untuk menjangkau semua fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit swasta di Kendal mencapai Rp 33 miliar.

Dengan minimnya serapan saat ini, Ferinando menjelaskan, terdapat beberapa hal yang membuat serapan dana intensif nakes Covid-19 masih kecil.

"Dana pengajuan Rp 33 miliar dihitung berdasarkan lonjakan kasus tertinggi pada 2020 lalu, serta semua rumah sakit swasta juga terhitung di dalamnya. Namun, serapan akan mengecil seiring penurunan kasus, juga nakes di rumah sakit swasta kini menjadi tanggungan pemerintah pusat," kata Kepala Dinkes Kendal, Ferinando Rad Bonay.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi cepat lambatnya serapan adalah laporan pertanggungjawaban masing-masing nakes.

Jika tenaga kesehatan belum bisa memberikan laporan pertanggungjawabnya, dana yang ada tidak bisa dicairkan serta merta.

"Jadi kemarin awal tahun 2021 kita mencairkan Rp 4,1 miliar dana kekurangan pada 2020. Kemudian kita juga cairkan sampai Juni 2021 kemarin Rp 4 miliar. Kita berikan kepada para nakes yang khusus menangani langsung Covid-19," jelasnya.

Ferinando menambahkan, nakes yang berhak menerima dana intensif meliputi bidan desa, tenaga surveilens, tenaga testing, tracing, treatmen, tenaga laboratorium, perawat hingga dokter yang bersinggungan dengan Covid-19.

Setiap nakes dianggarkan dapat dana insentif Rp 100.000 per harinya atau per tugas. Sedangkan pencairan dilakukan setiap sebulan sekali.

"Jumlah totalnya ada, tapi saya tidak hafal. Kalau rata-rata di setiap puskesmas di luar bidan desa, ada 10-15 nakes dari 30 puskesmas. Itu belum di RSUD dan laboratorium daerah," pungkasnya.