Nawal Arafah Yasin: Hampir Seabad Merdeka, Sudahkah Perempuan Indonesia Mendapatkan Hak-haknya?

Kongres Perempuan Nasional 2023, 24-26 Agustus 2023
Ketua Panitia Kongres Perempuan Nasional 2023, Hj Nawal Arafah Yasin saat memberikan sambutan dalam pembukaan kongres yang berlangsung di Auditorium Prof Soedarto Undip, Kamis (24/8). foto. Panitia Kongres.
Ketua Panitia Kongres Perempuan Nasional 2023, Hj Nawal Arafah Yasin saat memberikan sambutan dalam pembukaan kongres yang berlangsung di Auditorium Prof Soedarto Undip, Kamis (24/8). foto. Panitia Kongres.

Sebentar lagi tahun 2045, 21 tahun lagi bangsa Indonesia akan memasuki satu abad Indonesia merdeka. Pertanyaanya sekarang, apakah setelah hampir satu abad Indonesia Merdeka, perempuan – perempuan di seluruh negeri tercinta ini sudah mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, dan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.


 ‘’Sulit bagi kita semua untuk menerima sebuah pernyataan ‘bahwa perempuan-perempuan di seluruh penjuru negeri sudah memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, sudah menempati posisi yang strategis dalam kemimpinan nasional dan daerah’. Karena pengalaman hidup kita sebagai perempuan dari usia anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia memberikan fakta-fakta yang berbeda dan membantah pernyataan tersebut,’’ pertanyaan retoris dan menohok itu disampaikan Ketua BKOW Provinsi Jateng, sekaligus Ketua Panitia Kongres,  Hj Nawal Arafah Yasin, saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres Perempuan Nasional 2023, di Auditorium Prof Soedarto Undip, Kamis (24/8) pagi. 

Kongres Perempuan Nasional ini diikuti 1000 peserta dari 24 provinsi di Indonesia.

Nawal Arafah Yasin lebih lanjut menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara ini adalah hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia, baik pelajar, santri, petani, pedagang, tokoh agama, pemuda, laki-laki dan juga perempuan. 

Ada Cut Nyak Dien dari Aceh, Martha Crhistina Tiahahu dari Maluku, RA Kartini dari Jepara, Dewi Sartika dari Jawa Batrat, Maria Walanda Marawis dari Minahasa, Laksamana Malahayi dari Aceh, Fatmawati Soekarno dari Bengkulu, Nyai Ageng Serang dari Puwodadi, Ande Deppu Maraddia Balanipa dari Polewali Mandar dan banyak lagi perempuan-perempuan yang memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia yang mengorbankan kemapanan, harta, keluarga, dan nyawa untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Namun beragam masalah masih membelit perempuan Indonesia. Kemiskinan, pendidikan rendah, pekerjaan tanpa upah, beban ganda, perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan perempuan, stereotipe, gizi, akses terhadap kepemilikan tanah, dan masalah perempuan dengan kedaulatan pangan masih terus terjadi di Indonesia. 

‘’Begitu pula, masalah-masalah hak asasi manusia ini yang menghambat, menghalangi dan membatasi kepemimpinan perempuan di Indonesia baik di nasional, provinsi, kabupaten/kota dan di desa,’’ imbuh istri wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen, ini. 

Nawal menegaskan bahwa Pasal 28 UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah melarang segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap perempuan. 

Memastikan agar semua perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat dan dipilih sebagai pemimpin – pemimpin di negeri ini, baik di pemerintahan, parlemen, partai politik, BUMN, perusahaan swasta, serta organisasi masyarakat. 

‘’Tidak ada demokrasi tanpa adanya kepemimpinan perempuan, tidak ada kesejahteraan tanpa kemajuan perempuan, dan tidak keadilan tanpa perlindungan perempuan,’’ tegas Nawal.

Dengan tegas, Nawal mengakui bahwa Pemerintahan dan kehidupan politik paska Reformasi menjadi lebih terbuka, desentralis, demokratis serta melahirkan banyak kepemimpinan perempuan di tingkat nasional dan daerah, serta meningkatkan kerja kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi perempuan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media massa untuk memajukan hak asasi perempuan.

Kongres Perempuan Nasional 2023 mengangkat tema “Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan, Menuju Satu Abad Indonesia” yang merupakan kelanjutan dari Konggres Perempuan Jawa Tengah tahun 2018 dimaksudkan untuk mempromosikan perubahan dan dampak-dampak baik atas kehadiran kepemimpinan perempuan, mempertemukan dan menghubungkan ragam kapasitas, prakarsa, dan inovasi penguatan kepemimpinan perempuan, mendorong posisi dan peranan substantif kepemimpinan perempuan, serta merumuskan isu-isu dan agenda gerakan perempuan untuk visi Indonesi satu abad yang berkeadilan gender.

Kongres akan dimulai dengan stadium general atau seminar dengan pembicara  Menteri KPPPA  I Gusti  Ayu Bintang Darmawati. Setelah itu dilanjutkan dengan sidang komisi yang akan membahas masalah terkait kepemimpinan perempuan dalam tata kelola pemerintahan; perempuan dan kedaulatan pangan; kebijakan adil gender dan penghapusan kekerasan; perubahan iklim dan energi bersih; serta isu terkait perempuan dengan media dan kebudayaan.  Kemudian dialnjutkan dengan perumusan, pembacaan dan penyerahan hasil-hasil dan rekomendasi Kongres Perempuan Nasional.