- Sudirman Said Berharap Dukungan TGB Ke Jokowi Tulus
- Bawaslu Kota Semarang Bakal Keluarkan Rekomendasi Pemecatan Tidak Hormat Jika Ada ASN Tidak Netral
- Pilkada di Pati Rawan Transaksional, Ribuan PPS Wajib Hindari Politik Uang
Baca Juga
Seharusnya biaya untuk kampanye politik itu tidak mahal bahkan bisa gratis. Hanya saja pelaku di dunia politik yang membuatnya mahal. Hal tersebut disampaikan oleh Jangkar Puspito, disela melakukan kampanye canvasing Partai Buruh, Rabu (07/02).
Caleg dari partai nomor urut 6 tersebut menyampaikan bahwa money politics (politik uang) bisa tidak terjadi jika pemilih benar - benar di edukasi.
"Seperti Partai Buruh, kami tidak melakukan kampanye besar-besar. Kami kampanyenya internal karena itu kami hanya melakukan pembagian brosur kepada teman-teman buruh yang baru keluar dari pabrik," ucap caleg DPRD Provinsi kepada RMOLJateng.
Ia pun menyebut bahwa biaya kampanye yang besar terutama dari memberikan uang politik yang membuat demokrasi tercoreng.
"Demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat. Harusnya tanpa iming-iming. Kita bisa melakukan sapa pemilih atau sapa karyawan dengan tanpa menggunaman uang, atau money politics," pungkasnya.
Saat ini Partai Buruh secara massive (besar-besaran) melakukan kampanye dari pabrik ke pabrik dengan mengajak karyawan bertemu dan mengatakan visi dan misi sekaligus mengedukasi agar tidak memilih caleg yang melakukan money politics.
- Ratusan Knalpot Brong Sitaan Polrestabes Semarang Dijual Rongsokan, Hasilnya Didonasikan ke Panti Asuhan
- Ahmad Luthfi: Ngopeni UMKM Bisa Angkat Ekonomi Wilayah
- KPU Kabupaten Magelang Jaring 1.116 Calon Anggota PPS Pilkada 2024
