PBB Salatiga Sudah Bisa Dibayarkan, Ada Kenaikan Namun Tidak Signifikan

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga Adhi Isnanto. Erna Yunus B/RMOLJateng
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga Adhi Isnanto. Erna Yunus B/RMOLJateng

Sempat tertunda sejak Maret 2024, Pajak bumi dan bangunan di wilayah Kota Salatiga sudah bisa dibayarkan pada pertengahan bulan Juni ini.


Namun Pemkot Salatiga melalui Dinas Pendapatan Daerahnya menegaskan terdapat kenaikan meskipun tidak signifikan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga Adhi Isnanto ditemui di Gedung DPRD Salatiga menerangkan, jika ketetapan PBB sudah diberlakukan sejak tanggal 7 Juni 2024

"Jadi, ketetapan pembayaran PBB wilayah Salatiga itu dari mulai tanggal 7 Juni sudah ada. Masuk sudah bisa melakukan pembayaran," kata Adhi Isnanto, Kamis (13/6).

Dan kabar yang mengembirakan, untuk PBB yang dilakukan di bulan Juni hingga Agustus 2024 akan memperoleh dikon 50 persen.

Sedangkan, untuk pembayaran bulan September hingga November 2024 Pemkot Salatiga akan memberikan diskon 35%. Diskon di dapat dengan syarat seluruh tunggakan PBB terbayarkan.

Ada pun pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai macam fasilitas. Yang pertama, bisa langsung datang ke bank, bisa juga melalui ATM, atau datang ke loket Bank BRI dan Bank Mandiri.

Kemudian, sebut Adhi, bisa di juga dilakukan melalui Tokopedia, Alfamart Indomaret atau dan bisa juga di kantor pos serta melalui QRIS.Semua layanan itu ditegaskan Adhi sebagai upaya kemudahan layanan pembayaran PBB.

Sementara, terkait penyaluran Surat Tanda Bayar (STB) PBB rencananya Pemkot Salatiga akan mulai mendistribusikan minggu depan.

"Dimana, dalam beberapa hari kedepan Pemkot Salatiga akan mulai mendistribusikan ke masing-masing Kelurahan di Salatiga. Bagi masyarakat dapat menunggu di rumah masing-masing sambil pihak kelurahan akan mendistribusikannya ke tingkat RT RW di kota Salatiga," ungkapnya.

Jika ada wajib pajak PBB ini memiliki tunggakan atau ada beberapa yang tidak bayarkan, akan diberikan diskon hingga dibebaskan dendanya. 

Adhi kembali menegakkan, jika melampui batas waktu diskon yang telah diberikan masyarakat akan dikenai denda dan malah dendanya 100 persen.

"Ini sebuah kemudahan yang diberikan Pemkot kepada masyarakat sehingga kami harapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini.

Diharapkan pula, masyarakat bisa antusias mendapatkan kesempatan ini untuk membayar di bulan-bulan diskon tersebut," imbuhnya.

Disinggung berapa persen kenaikan PBB saat ini Adhi tidak dapat merincinya. Pasalnya, kenaikan memang mengacu kepada Perda Nomor 1 Tahun 2024 karena terdapat perbedaan penghitungan dan rumusan kenaikannya.

"Yang pasti, kenaikannya tidak signifikan. Dari Perda ini, akan ada Panish and Reward. Dimana, ada yang naik tapi ada juga yang turun. Seperti misalnya tanah pertanian ada yang turun, tapi bidang tanah yang luas malah naik. Sehingga, rumusnya masing-masing. Kami tidak bisa memprediksi berapa persen kenaikan di masing-masing KK karena penghitungannya berbeda-beda," pungkasnya.