PD Percada Diduga Makelar Proyek, Kejari Sukoharjo Jadwalkan Periksa Rekanan

Kejaksaan Negeri Sukoharjo
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Pemeriksaan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh PD Percada terus bergulir. Bahkan status perkara dari penyelidikan bisa jadi akan ditingkatkan menjadi penyidikan.


Pasalnya, Kejaksaan Negeri Sukoharjo sudah mencium indikasi adanya unsur pidana dalam perkara penjualan dan produksi kalender untuk sekolah SD dan SMP negeri. 

Dijadwalkan penyidik Kejaksaan akan kembali memanggil 11 orang sebagai saksi terperiksa. Selain itu, sangat terbuka dilakukan pemanggilan terhadap sejumlah rekanan PD Percada atau CV yang terlibat dalam produksi kalender.

"Kami perlu tambahan keterangan dari 11 orang yang kemarin kami panggil untuk klarifikasi. Dari panggilan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan ini bisa jadi akan naik menjadi penyidikan. Mereka akan kami minta keterangan ulang," kata Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Galih Martino Dwi Cahyo, saat ditemui wartawan di sela kegiatan bersama Polres Sukoharjo pada, Senin (25/9/2023).

Pemanggilan itu dijadwalkan Minggu depan, setelah Kejari melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata). 

Adapun 11 orang yang sebelumnya telah dipanggil untuk klarifikasi dan dijadwalkan akan dipanggil kembali sebagai saksi terperiksa itu, terdiri delapan kepala sekolah SD dan SMP, tiga orang dari Pd Percada yakni direktur, bendahara, dan bagian pemasaran.

"Untuk mengerucutkan (dugaan tipikor) memang perlu beberapa tambahan keterangan. Kemudian kalau dimungkinkan ada penambahan keterangan-keterangan lain dari pihak diluar 11 orang tersebut, maka akan kami lakukan dan perkembangannya akan kami sampaikan," sebutnya.

Seperti diketahui, penyelidikan dugaan kasus tipikor tersebut berdasarkan aduan dari LAPAAN RI melalui BRM Kusumo Putro selaku Ketua. PD Percada diduga telah melanggar UURI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001.

Selain itu, Proyek kalender PD Percada juga dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010, dan melanggar Permendiknas No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 

Menanggapi perkembangan kasus Percaya, Ketua LAPAAN RI Dr Kusumo Putro menyambut positif. Bahkan rencana pemanggilan sejumlah rekanan sebagai saksi baru memberi angin segar.

"Indikasi yang muncul PD Percada seperti makelar proyek. Dugaannya produksi kalender tersebut tidak dilakukan oleh Percada sendiri, tapi dilempar (diorderkan) pada percetakan lain. Lalu apa fungsi dan pekerjaan Percada?, sebagai BUMD milik Pemkab Sukoharjo apa Percada tidak punya mesin cetak sendiri?," kata Kusumo.