Pemprov Jateng Menuju Bebas TBC

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, saat Peluncuran USAID Bebas TB Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Penyusunan Rencana Kerja Terpadu, "Bersama Menuju Eliminasi dan Bebas dari TB", di Hotel Haris, Rabu (31/1). Umar Dhani/Dok.RMOLJateng
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, saat Peluncuran USAID Bebas TB Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Penyusunan Rencana Kerja Terpadu, "Bersama Menuju Eliminasi dan Bebas dari TB", di Hotel Haris, Rabu (31/1). Umar Dhani/Dok.RMOLJateng

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencanangkan bebas tuberculosis (TBC). Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, saat Peluncuran USAID Bebas TB Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Penyusunan Rencana Kerja Terpadu, "Bersama Menuju Eliminasi dan Bebas dari TB", di Hotel Haris, Rabu (31/1).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Sumarno pun mendorong kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak guna menekan angka TBC, mengingat Jawa Tengah menjadi wilayah tertinggi angka TBC di Indonesia

"Temukan saja (kasus TBC-red) itu butuh effort. Makanya, penanganan TBC tidak bsa parsial, tapi butuh upaya kolaboratif," beber Sekda.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Irma Makiyah membenarkan jika Provinsi Jateng menduduki peringkat pertama nasional.

Temuan kasus TBC terhitung tinggi, dari target 90 persen pada 2023, tercapai 115 persen. "Tahun 2023 ini, dari estimasi 73.856 (orang), tapi cakupan temuannya mencapai 85.071 (orang), atau 115 persen, (besaran itu) di atas nasional. Cakupan temuan terbanyak Kabupaten Tegal, nomor satu nasional," ungkapnya.

Kendati begitu, selain terus berupaya menemukan kasus, pihaknya terus fokus melakukan upaya pencegahan TB, bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk, Tim Penggerak PKK. 

Irma juga mengapresiasi pendampingan yang dilakukan USAID di lima kabupaten/kota, yakni Kota Semarang, Surakarta, Kabupaten Kudus, Tegal, dan Cilacap, selama lima tahun mulai Juli 2023 sampai Juli 2028. Sehingga, diharapkan Jawa Tengah bisa bebas TBC pada 2030.

Sedangkan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan RI, Imran Pambudi, membeberkan, kasus TBC masih menjadi perhatian pemerintah.

Pasalnya, TBC merupakan penyakit yang berisiko pada kematian. Dalam satu tahun, diperkirakan 134 ribu kematian. Artinya, setiap jam ada 15 kematian akibat TBC.

Ditambahkan, tidak hanya membunuh, yang memberatkan adalah jika TBC menimpa anak-anak. Apalagi, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, peningkatan kasus TBC cukup tajam. 

"Secara nasional, temuan kasus TBC sebesar 40 persen, temuan TBC anak sampai 250 persen. Ini menjadi perhatian, karena ada hubungan dengan stunting. Jika gizi jelek, anak mudah stunting. Dan anak dengan TBC, gizinya jelek," ujar Imran.

Dikatakan, program USAID Bebas TBC menjangkau empat provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, mengingat temuan kasus di tempat tersebut terhitung tinggi. Sehingga, jika TBC di empat provinsi itu tertangani, sama dengan sudah membereskan TBC di Indonesia hingga 60-70 persen.