Mengatasi persoalan banjir yang sering melanda di Kota Semarang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Semarang meminta Wali Kota Semarang dan Bupati Semarang perlu segera bertemu untuk membicarakan persoalan bersama dan mencari solusi yang sempurna.
- Surat Suara DPR RI untuk Pemilu 2024 Tiba di Gudang KPU IPHI Demak
- Di Kongres Kaum Moeda Indonesia, Bahlil Ajak Generasi Milenial dan Generasi Z Datang ke TPS Pilih Prabowo-Gibran
- AHY: Pembatasan Masa Jabatan Untuk Mencegah Kekuasaan Absolut
Baca Juga
Mengawali pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua pekan kedepan mulai hari ini 11-25 Januari 2021 mendatang, Pemkab Karanganyar melakukan penyemprotan disinfektan di trotoar sepanjang Jalan Lawu, dan juga fasilitas umum.
Penyemprotan dilakukan oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari TNI, Polri, BPD, dan relawan.
Bupati Karanganyar, Juliyatmono menjelaskan, kegiatan ini akan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa Bali, sekaligus mencegah penyebarluasan Virus Korona di Kabupaten Karanganyar.
"Mulai hari ini diberlakukan PPKM, diharapkan masyarakat bisa mematuhinya," papar Juliyatmono, Senin (11/1).
Mulai hari ini, lanjut Juliyatmono kegiatan masyarakat mulai dibatasi. Alun-Alun Karanganyar juga Taman Pancasila yang pada malam hari digunakan berdagang PKL untuk sementara akan ditutup selama pelaksanaan PSBB. Kegiatan masyarakat di lokasi umum dibatasi hanya sampai pukul 19.00 WIB.
Kebijakan tersebut diambil pemerintah dengan harapan, jika kegiatan masyarakat sedikit dibatasi maka bisa meminimalisir penyebaran Covid-19. Di pagi hari masih bisa beraktifitas namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
"Mulai malam ini, PKL bertenda (bongkar pasang) untuk sementara diliburkan. Sementara warung dan rumah makan diijinkan buka namun pukul 19.00 WIB sudah harus tutup," jelas Juliyatmono.
Demikian juga dengan aktifitas di perkantoran, tempat ibadah juga ada pembatasan. Diperkantoran 75 persen pegawainya menjalankan work from home (WFH), sisanya 25 persen work from office (WFO).
- Ketua Bawaslu Batang : Politik Uang Masuk Pidana Pemilu
- Warga Terdampak Limbah PT RUM Kirim Somasi ke Bupati, Minta Bongkar Pipa Limbah di Sungai Gupit
- KPU Batang Mulai Uji Publik Rancangan Dapil untuk 2024
