Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyatakan, sebelum ada BPJS Kesehatan, ada pemeo yang berkembang di masyarakat, yakni ‘orang miskin dilarang sakit’.
- Dirut BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti: Tahun ini, Titik Balik Transformasi Mutu Layanan
- Akselerasi Capaian UHC, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar
- Ghufron Mukti: Program JKN Serap Tenaga Kerja dan Tingkatkan PDB Hingga Rp 195 Triliun
Baca Juga
‘’Sekarang ini, justru orang miskin kalo sakit dilarang bayar. Karena sudah ada BPJS Kesehatan yang siap membantu dengan berbagai layanan kesehatan,’’ tegas Ghufron Mukti, saat mengawali sambutannya pada Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023, Senin (2/10).
Ghufron menegaskan, capaian Universal Health Coverage (UHC) Indonesia saat ini sekitar 94 persen lebih dari total populasi, yang hanya diraih dalam 10 tahun. Angka tersebut melampaui capaian Korea Selatan, yang memerlukan waktu 12 tahun.
Ghufron mengatakan, skema pembiayaan yang diadopsi oleh Indonesia berupa asuransi kesehatan sosial, hampir mirip dengan kebijakan di Jerman melalui Otto Von Bismarck.
Jerman untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) memerlukan waktu 127 tahun. Sedangkan di Belgia, kata Ghufron, memerlukan waktu selama 118 tahun untuk mencapai UHC.
‘’Jadi, lebih hebat kita, UHC 94 persen dalam waktu hanya 10 tahun,’’ tegasnya disambut tepukan meriah hadirin.
Ghufron Mukti menegaskan, tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada Transformasi Mutu Layanan. Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.
"Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif," terang Ghufron.
Transformasi Mutu Layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan. Proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman. Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN.
"Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif. Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas," tambah Ghufron.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, kerja sama dengan pemerintah adalah sangat penting. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program JKN dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.
"Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk, yang merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan layanan kesehatan yang signifikan oleh peserta JKN pada tahun 2022 dengan 502,8 juta kunjungan adalah pencapaian luar biasa. Ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap Program JKN," ujar Ghufron.
Ghufron mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran manajemen fasilitas kesehatan dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program JKN. Kolaborasi ini adalah tonggak keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Pada kegiatan ini, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan JKN tahun 2023. Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdapat beberapa kategori, mulai dari dokter praktik perorangan, dokter gigi, puskesmas, dan terakhir kategori klinik pratama. Sedangkan di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdapat kategori klinik utama, rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas B, serta rumah sakit kelas A.
Selain itu juga terdapat pengumuman pemenang dari Lomba Video Transformasi Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Tahun 2023. Harapannya dengan kegiatan ini mengugah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta JKN.
"Melalui kolaborasi BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait, siap membangun masa depan kesehatan Indonesia yang lebih cerah melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Bersama kita ciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing," tutup Ghufron.
- Dirut BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti: Tahun ini, Titik Balik Transformasi Mutu Layanan
- Akselerasi Capaian UHC, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar
- Ghufron Mukti: Program JKN Serap Tenaga Kerja dan Tingkatkan PDB Hingga Rp 195 Triliun