Pj Gubernur Imbau Dukung Kelancaran Pilkada, DPRD Setujui Kenaikan Upah 2025

DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membahas penetapan kebijakan upah dan industri tahun 2025 menunggu Pilkada. Istimewa/Dok.RMOLJateng
DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membahas penetapan kebijakan upah dan industri tahun 2025 menunggu Pilkada. Istimewa/Dok.RMOLJateng

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menghimbau masyarakat Jawa Tengah agar mendukung Pilkada Jawa Tengah 2024 supaya lancar, aman, dan damai. Hal itu menjadi salah satu bahasan dalam Forkopimda bersama DPRD Jawa Tengah, di Gedung Sasana Widya Praja kompleks Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng, Jumat (15/11).

Selain soal persiapan Pilkada, rapat kali juga membahas rencana penetapan upah minimum Tahun 2025 serta isu PHK di Jawa Tengah. Dua hal ini memang menjadi perhatian khusus, dalam langkah Jawa Tengah menghadapi persiapan tahun 2025 yang akan mendorong sektor industri untuk semakin maju dan siap bersaing di level nasional atau internasional.

Secara spesifik mengenai hal itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyatakan pihaknya sudah menerima usulan dari forum serta aliansi buruh yang menuntut kenaikan upah 2025.

Namun, pihaknya dalam memutuskan bersama pemerintah provinsi (Pemprov) akan menunggu dulu Pilkada, khawatir kondisi mempengaruhi meningkatnya ancaman keamanan dan kondusifitas.

"Belum bisa kita putuskan dalam waktu dekat ini, kita tunggu sampai selesai Pilkada kemungkinan.  Di dalam penetapan upah yang diharapkan para buruh, prosesnya harus dengan koordinasi buruh, pengusaha, dan perusahaan. Kita kan juga belum pulih dari badai PHK, sehingga butuh waktu tepat. Bersama pemerintah provinsi, kami juga akan menyusun rencana industri Jawa Tengah 2025 tahun depan agar dapat menarik lebih banyak investor," tegas Sumanto.

Sementara itu, soal Pilkada, kata Nana, bagi pemerintah daerah, Pilkada dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih besar daripada Pemilu lalu. Mengenai itu, pengamanan pelaksanaan agar tidak terjadi gangguan kelancaran diserahkan ke seluruh daerah, agar tanggung jawab menjaga kondusifitas.

"Saya tekankan kepada seluruh daerah agar waspada dengan segala kerawanan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Masyarakat kita himbau tak mudah terprovokasi isu-isu yang tidak pasti benar dan bisa dipertanggung jawabkan," jelas Nana.

Selain persiapan terkait kondusifitas Pilkada Jawa Tengah 2024, Forkopimda berserta unsur-unsur lintas sektoral terlibat dalam rapat bersama, juga menyoroti persoalan perindustrian di Jawa Tengah. Terlebih, kondisinya baru saja diguncang permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Tengah besar-besaran.

Melanjutkan rencana tahun depan tentang pengelolaan industri, Pj Gubernur Nana Sudjana berharap, segera dalam hal penetapan kebijakan dan peraturan upah buruh, diharapkan dapat diputuskan akhir tahun ini. Pemulihan ekonomi industri juga akan dipercepat supaya industri Jawa Tengah siap melanjutkan investasi dan berkembang semakin bagus di 2025.

"Program penyiapan menghadapi 2025 akan kita selesaikan akhir 2024 ini. Semoga, tidak ada kendala dan kami bisa usahakan pemulihan perekonomian daerah di bidang industri dan investasi agar semuanya bisa diatasi sampai program-program penting dapat dijalankan pemerintahan baru nanti," terang Nana lagi.