PKS Jateng Belum Bersikap Soal Capres 2024

Meski beberapa partai telah berkoalisi untuk menyambut Pilpres 2024 dan bahkan telah mengusung calon presiden, tapi tidak halnya bagi PKS Jateng. Pasalnya untuk dinamika politik 2024 masih menunggu keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS.


Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Tengah, Agung Budi Margono saat ngobrol bareng awak media, Senin (31/10/2022).

Menurut Agung, untuk sementara ini Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah tidak akan masuk dalam ranah dinamika politik 2024, meski saat ini Ganjar Pranowo sudah masuk dalam bursa yang digadang-gadang banyak pihak. 

”Soal siapa yang akan diusung sebagai calon presiden (Capres) 2024 itu merupakan kewenangan majelis syuro,” jelasnya.

Lebih lanjut Agung BM mengatakan, terkait dengan pendeklarasian dukungan Capres 2024 harus melalui tahapan. Diantaranya, harus dibicarakan dan disepakati oleh seluruh kader PKS. Oleh sebab itu, kepastian soal deklarasi nantinya akan ditentukan melalui musyawarah majelis syuro. 

"Kami berpegang kepada kewenangan majelis syura, meskipun Pak Ganjar berasal dari Jawa Tengah. Semua diputuskan oleh majelis syura. Yang diharapkan tentu saja, calon yang didukung oleh PKS nantinya dapat memenangkan pemilu presiden 2024," tambah Agung.

Selain membahas soal Pilpres 2024, Agung BM mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk bekerja maksimal dan menyelesaikan tugas-tugasnya memasuki tahun terakhir kepemimpinannya di 2023.

Agung BM yang merupakan Anggota Komisi C tersebut mengatakan, kinerja gubernur diharapkan maksimal, dimana gubernur sudah diberi mandat rakyat. 

”Harapannya 2022 serapnnya baik. Gubernur juga harus memastikan dimana di tahun 2023 sebagai tahun terakhir bekerja, harus memberikan performa terbaik. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban amanat yang diembannya,” jelasnya.

Di satu sisi, Fraksi PKS DPRD Jateng juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja ekstra untuk mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Tahun ini merupakan warning bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memastikan serapan APBD dengan performa yang terbaik," tandas Agung.

Agung BM mengemukakan, isu kemiskinan masih menjadi problem kepemimpinan di Indonesia pada masa mendatang. 

Menjelang masa berakhir kepempimpinan Ganjar – Yasin di Jawa Tengah, isu tersebut hendaknya menjadi perhatian dalam masukan RPJMD.

“Siklus tahunan 2022 hampir berakhir, tantangannya adalah memastikan kepemimpinan Ganjar-Yasin memberikan performa terbaik pada pada tahun 2023 nanti,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS Quatly Abdulkadir Alkatiri yang juga Wakil Ketua DPRD Jateng menyoroti ketidakhadiran Gubernur Ganjar dalam rapat Peripurna yang berlangsung Senin (31/10/2022). 

Padahal menurutnya, dengan ketidakahdiran gubernur bisa menunda sejumlah pembahasan, yakni raperda. 

”Kami berharap di rapat paripurna ke depan gubernur hadir,” pintanya.