Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang, Suharsono meminta Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Dorong Literasi, Big Bad Wolf Book "Pesta" Diskon Pembelian Buku
- Perangi Korupsi, KPK Dampingi Ribuan Kades di Jateng
- 155 Anggota Polda Jateng Ikuti Pelatihan Duta Humas
Baca Juga
Pasalnya kondisi masyarakat saat ini dirasa tengah berat karena usia dihantam badai pandemi Covid-19 selama dua tahun belakangan.
Kenaikan harga BBM yang diumumkan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Sabtu (3/9) kemarin memang menuai sejumlah protes.
“Kondisi masyarakat sudah berat saat pandemi dan kini belum pulih. Jangan naikkan BBM sekarang,” kata Suharsono, Selasa (6/9).
Pria yang juga Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang ini juga menyebut jika kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat.
“Daya beli masyarakat sangat turun, maka kalau BBM naik, pasti daya beli masyarakat semakin rendah,” ungkapnya.
Ia menyampaikan Pemerintah sebaiknya membatalkan kenaikan harga BBM untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Ia yakin jika kenaikan BBM dibatalkan maka pemulihan ekonomi masyarakat akan bisa segera bangkit.
Fraksi PKS, imbuhnya, dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah wajib membatalkan kenaikan harga BBM.
“Fraksi PKS di DPR RI bersama fraksi PKS di seluruh Indonesia dan atas nama seluruh rakyat Indonesia yang sependapat dengan kami, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib membatalkan kenaikan BBM,” tandasnya.
Kenaikan harga BBM tersebut meliputi BBM bersubsidi dan BBM non subsidi. Yaitu pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Selanjutnya Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. 
- KSP : Proyek Infrastruktur Strategis di Pulau Buru Tuntas Sebelum Oktober 2024
- Hendi Semangati Reno, Beri Kaki Palsu Hingga Laptop
- Tingkatkan Pelayanan, LKPP RI Buka Layanan 24 Jam
