Raperdes BumDes Berjo Tak Kunjung Ditetapkan, Warga dan Kuasa Hukum Curiga Ada Konspirasi

Dokumentasi saat warga bersama kuasa hukum menemui inspektorat Karanganyar untuk mengadukan masalah BumDes Berjo
Dokumentasi saat warga bersama kuasa hukum menemui inspektorat Karanganyar untuk mengadukan masalah BumDes Berjo

Hanya tinggal selangkah lagi, Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar, tentang Badan Usaha Milik Desa (BumDes), disahkan. Namun sampai saat ini Plt Kades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tak kunjung dilakukan Musyawarah Desa (Musdes), membuat warga desa geram.


Warga heran dan menduga ada konspirasi jahat dibalik diulurnya penetapan Raperdes BumDes Berjo.

Atas kinerja Plt Kades dan BPD yang tak sesuai harapan, warga desa melalui ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar segera melakukan penyelidikan, menindaklanjuti audit Inspektorat terkait pengelolaan BumDes tahun 2021 dan 2022 yang diduga terjadi penyimpangan.

Desakan warga yang sudah habis kesabaran itu disampaikan BRM Kusumo Putro dari Kantor Hukum Dr. BRM. Kusumo Putro, S.H., M.H and Partner, selaku kuasa hukum.

“Kami mendapat informasi dari Inspektorat bahwa sebelumnya Kejari Karanganyar meminta agar laporan pengelolaan Bumdes Berjo 2021 dan 2022 dilakukan audit. Dan, ternyata hasil audit dari Inspektorat itu sudah diserahkan ke Kejari Karanganyar,” kata Kusumo, Sabtu (18/11/2023).

Oleh karenanya, desakan agar segera dilakukan penyelidikan terhadap Plt Kades dan Ketua BPD disuarakan dengan harapan persoalan kisruh pengelolaan BumDes Berjo tersebut dapat berakhir, sekaligus Raperdes juga segera disahkan melalui Musdes menjadi Perdes tentang BumDes Berjo.

“Kami meminta agar sejumlah pihak yang diduga terlibat carut marutnya pengelolaan BumDes Berjo segera dipanggil. Tujuannya agar kasus korupsi BumDes yang dilakukan Kades Berjo dan Direktur BumDes yang kini sudah mendekam dalam penjara, tidak terjadi lagi,” kata Kusumo.

Kusumo juga mengungkapkan telah melayangkan somasi terhadap Plt Kades Berjo dan BPD agar memberikan salinan dan/atau copy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BumDes tahun 2021-2022, dan/atau Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BumDes 2021-2022, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pengelolaan BumDes tahun 2023 dan hasil audit LPJ BUMDes Tahun 2022.

“Somasi kami kirim pada hari yang sama pada, Rabu lalu. Karena salinan dan/atau dokumen- dokumen itu semestinya boleh diketahui oleh warga desa sesuai Perda Karanganyar No. 10 Tahun 2015 tentang BumDes. Secara hukum, warga desa memiliki hak untuk mengontrol dan mengetahui pengelolaan BumDes,” terangnya.

Diketahui pada usai Rabu (15/11/2023) lalu, Ketua RT, RW dan dan tokoh masyarakat didampingi kuasa hukum menemui Kepala Inspektorat Karanganyar Zulfikar Hadis.

Menurutnya, atas kondisi itu, pihak Inspektorat juga kaget setelah mengetahui Raperdes tentang BumDes tersebut belum disahkan menjadi Perdes oleh Plt Kades dan BPD melalui Musdes. Padahal oleh Bupati Karanganyar sudah diperintahkan setelah selesai dilakukan evaluasi.

"Kami mendapat keterangan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar dan Inspektorat Kabupaten Karanganyar, bahwa Bupati Karanganyar telah menyerahkan hasil evaluasi Raperdes BumDes tersebut dan telah dianggap selesai,” ungkap Kusumo.

Maka dalam hal ini warga desa sangat kecewa atas kinerja Plt Kades dan BPD yang tidak segera menyelenggarakan Musdes untuk mengesahkan Raperdes Berjo Tahun 2023 mejadi Perdes. Dalam kasus ini, Kusumo menegaskan akan menempuh segala upaya hukum dengan tidak terbatas pada hukum pidana saja.

Disisi lain, Kusumo juga mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan penjelasan tentang hasil audit pengelolaan BumDes Berjo pada pertemuan tersebut, sehingga perwakilan warga desa mendapatkan banyak pencerahan.

“Tentu kami memberikan penghargaan setinggi – tingginya kepada Inspektorat dimana juga berjanji akan membantu menyelesaikan permasalahan, berkoordinasi dengan Dispermasdes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Karanganyar agar Raperdes tentang BumDes segera disahkan menjadi Perdes,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Zulfikar Hadits, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menyampaikan hasil audit pengelolaan Bumdes Berjo tahun 2021 dan 2022 ke Kejari Karanganyar.

“Ya, sudah kami sampaikan (ke Kejari Karanganyar-Red) dan audit itu pun atas permintaan Kejari Karanganyar,” jawab Zulfikar melalui pesan singkat WhatApp.