Sengketa Jalan Truntum, Ahli Waris Pasang Spanduk Tutup Jalan

Ahli waris kepemilikan tanah Jalan Truntum, Kota Pekalongan memulai sosialisasi penutupan sebagian Jalan Truntum di Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan. Bakti Buwono/Dok.RMOLJateng
Ahli waris kepemilikan tanah Jalan Truntum, Kota Pekalongan memulai sosialisasi penutupan sebagian Jalan Truntum di Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan. Bakti Buwono/Dok.RMOLJateng

Ahli waris sengketa kepemilikan tanah Jalan Truntum, Kota Pekalongan bersiap menutup jalan protokol itu.


Melalui Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adhyaksa, ahli waris memulai sosialisasi penutupan sebagian Jalan Truntum di Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan.

Aksi ini dilakukan sebagai respons atas sikap pemerintah yang dianggap mengulur-ulur proses kompensasi kepada ahli waris almarhum Kadar - Kamaliyah.

"Kami memulai dengan sosialisasi, memasang spanduk yang berisi informasi tentang rencana penutupan jalan. Ini hanya langkah pertama,kami juga bersiap untuk penutupan jalan itu sendiri," ujar Direktur LBH Adhyaksa, Didik Pramono, Jumat (15/3).

Sosialisasi ini termasuk pemasangan spanduk dan pertemuan dengan warga setempat serta tokoh masyarakat untuk menjelaskan rencana tersebut. 

Didik menyatakan bahwa dukungan moral dari komunitas sangat kuat, menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini dengan menghormati hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Warga senior Kampung Annajah, Arwani, berusia 62 tahun, mengingat Kadar dan Kamaliyah sebagai individu yang baik hati dan dermawan. 

"Mereka selalu membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu," katanya.

Sri Astutik, menantu almarhum, mengungkapkan bahwa tanah seluas 815 meter persegi yang kini menjadi bagian dari Jalan Truntum adalah milik keluarganya. 

"Pemerintah Kota Pekalongan harusnya menyelesaikan pembayaran untuk tanah yang sudah mereka gunakan," tegasnya.

KH Chudori, tokoh masyarakat setempat, juga mendesak penyelesaian masalah ini. 

"Kami tidak keberatan dengan penutupan jalan, asalkan masih ada jalur untuk pejalan kaki dan kendaraan kecil," ujarnya.

Didik menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam penggunaan tanah untuk kepentingan umum, serta perlunya pemerintah untuk bertindak cepat dan adil dalam menyelesaikan klaim properti.