- Proyek APBD TA 2024 Banjarnegara Akhirnya Rampung, Berikut Besaran Nominalnya
- Nana Sudjana Perpanjang Masa Jabatan Beberapa Pj Bupati Di Jawa Tengah
- Satpol PP Rembang Amankan 12 Anak Punk
Baca Juga
Rembang – Sampai Minggu kedua Desember 2024, serapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Rembang, telah mencapai sekitar 80% dari total alokasi yang diberikan pemerintah.
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswan kepada media, Senin (09/12) menyatakan optimis pada bulan Desember akan terjadi peningkatan serapan atau pembelian dari petani, seiring dengan kecukupan air di lahan pertanian.
“Saat ini seluruh petani di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang sudah mulai persiapan tanam. Tapi info dari lapangan, petani baru akan menebus pupuk jika benar-benar sudah butuh,” tutur Agus Iwan Haswanto.
Menurutnya, jatah pupuk tahun 2024 ini relatif cukup. Terbukti, masih ada sisa sekitar 20% yang belum ditebus petani.
Pihaknya sudah mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), sebagai bahan penentuan alokasi pupuk di tahun 2025. Ia berharap jatah pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Rembang, minimal sama dengan tahun ini.
“Alokasi pupuk subsidi tahun 2025 belum kami terima, tapi harapan kami minimal bisa sama seperti tahun 2024,” kata Agus.
Selama tahun 2024, Kabupaten Rembang menerima jatah sekira 30 ribuan ton pupuk urea dan 30 ribuan ton pupuk NPK.
Untuk kabar kenaikan alokasi pupuk subsidi tahun 2025 yang dihembuskan Presiden Prabowo Subianto, Agus meminta untuk menunggu pengumuman resmi. Biasanya akan sampai ke tingkat kabupaten di bulan Januari 2025.
“Pemerintah pusat akan menetapkan alokasi pada bulan-bulan Desember ini, kemudian diteruskan ke provinsi dan selanjutnya ke kabupaten. Yang selanjutnya akan kami teruskan ke kecamatan,” terangnya.
Petani yang tidak memiliki Kartu Tani, bisa bisa menebus pupuk bersubsidi menggunakan KTP, sepanjang namanya sudah tercantum dalam e-Alokasi.
“Di e-Alokasi itu nama-nama petani yang berhak menerima pupuk subsidi sudah tercantum semua. Kalau belum masuk di e-Alokasi, ya belum bisa,” imbuh Agus.
Agus kemudian menyarankan jika petani masih kesulitan atau menghadapi kendala, segera menghubungi petugas penyuluh pertanian. "Atau bisa datang ke kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) setempat," pungkas Agus. 
- Tarif Medical Chek Up di Grobogan Mahal, Pelamar CPNS dan P3K Beralih di RS Sragen dan Boyolali
- Dishub Kota Semarang Wacanakan Tarif BRT 2025 Naik
- Perayaan Imlek Di Kota Solo Bakal Meriah Dengan Karnaval Grebeg Sudiro Dan 5.000 Kue Keranjang Dibagikan Gratis
