Siap Kirimkan Petisi ke Presiden, Dosen Undip Tolak Revisi UU KPK

Polemik revisi UU KPK menyulut reaksi dari civitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.


Diinisasi sejumlah Dosen Fisip Undip, sekitar 500 dosen menyatakan penolakan terhadap revisi UU KPK Itu.

"Kami juga akan membuat petisi dab mengirimkannya langsung ke Presiden dan lembaga terkait," kata dosen Undip, Teguh Yuwono di kampus Fisip Undip, Senin (9/9).

Ia juga menyatakan akan memanfaatkan jaringan alumni Undip di Lembaga Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif dalam menyampaikan penolakan Revisi RUU KPK itu.

Wakil Rektor Undip Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Budi Setiyono, menambahkan, revisi UU KPK adalah bentuk pelemahan terhadap lembaga antikorupsi itu.

Ia berpendapat ada pihak yang khawatir dengan eksistensi KPK.

Budi justru menyarankan bukan lembaga KPK yang direvisi, tapi sejumlah aturan yang memicu seseorang untuk korupsi.

"Misal jika cost politik karena kampanye tinggi hingga seseorang korupsi untuk balik modal, maka aturan itu yang direvisi," jelasnya.

Tidak hanya petisi, para dosen Undip juga menyiapkan kain putih besar.

Kain bertuliskan Undip Menolak Revisi RUU KPK itu ditandatangani mulai dosen hingga Mahasiswa.

"Gerakan atau aksi ini juga dilakukan perguruan tinggi lain, dan menjadi gerakan komunal. Diharapkan bisa memberikan impact terhadap pengambilan keputusan," tegasnya.

Dosen Fisip Undip lain, Wijayanto menambahkan revisi RUU KPK jelas mengamputasi kewenangan KPK.

Beberapa hal yang disebut dalam revisi antara lain kewenangan penyadapan harus seizin dewan Pengawas, lalu proses penuntutan dan penyidikan harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain.

"Terus pegawai KPK mau di PNS-kan, atau di bawah lembaga yang seharusnya mereka awasi. Ini kan berarti melemahkan KPK," tambahnya.