Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meninjau langsung pelaksanaan program dan layanan di BPN Sukoharjo, Kamis (9/3/2023).
- Menteri ATR/BPN minta Pemda Bebaskan Tarif BPHTB
- Kapolri Targetkan Vaksinasi Merdeka Candi Capai 2 Juta Vaksin Hingga Hari Kemerdekaan
- Anak Buah Injak Kepala Warga, Panglima : Saya Minta Malam Ini Danlanud-Dansatpom Merauke Dicopot
Baca Juga
Pada kesempatan tersebut Hadi Tjahjanto juga mematok target tahun 2024 seluruh pensertifikatan tanah di Sukoharjo rampung.
"Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Sukoharjo turut terlibat dalam menyelesaikan sertifikasi tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kalau ada bantuan dari Pemerintah Daerah Sukoharjo pada 2024 sudah bisa 100%. Itu yang kami harapkan, kalau sudah bersertifikat semua maka kami pastikan Pendapatan Asli Daerah [PAD] akan naik,” jelas Hadi,
Dalam kunjungan tersebut Hadi mengatakan sesuai laporan, rencana sertifikasi tanah milik masyarakat di Kantor Pertanahan Sukoharjo berjalan baik. Namun hal tersebut baru berjalan sebesar 60-70%.
Setelah melakukan kunjungan tersebut, dia juga memastikan keempat layanan elektronik di Kantor Pertanahan Sukoharjo telah berjalan dengan baik. Di antaranya Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL), pengecekan sertifikat tanah, layanan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
“Saya kunjungan ke Sukoharjo mengecek dan melihat pelayanan Kantor Pertanahan Sukoharjo kepada masyarakat. Ternyata semua sudah berjalan sesuai dengan program yang saya berikan. Termasuk empat pelayanan elektronik berjalan semua,” jelas Hadi.
Dia mengatakan keempat layanan elektronik yang sudah berjalan tersebut, dapat mengambil alih 40% layanan. Menurutnya hal itu juga dapat mempengaruhi anggaran hak tanggungan maupun roya. Karena pelayanan tersebut terbebas dari blangko-blangko yang tentunya dapat memangkas anggaran.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Muhammad Fadhil menambahkan kesiapan data elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sedang divalidasi. Semua produk sertifikat tanah yang sudah lama hingga saat ini baru berjalan sebesar 64% yang telah dipetakan dan diupdate. Pemetaan sertifikat tanah pada 2023 tersebut saat ini menggunakan teknologi drone.
“Kami perlu bantuan dana dari Pemda untuk digitalisasi tersebut. Di samping itu nanti hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terintegrasi, yakni sertifikat yang sudah lama telah dipetakan dalam kecamatan dan desa yang lengkap itu, bisa diintegrasikan dengan peta nilai jual objek pajak (NJOP) dan persil desa,” terang Fadhil.
Sehingga dia mengatakan setiap ada peralihan hak NJOP dengan digitalisasi tersebut bisa langsung terintegrasi. Maka capaian PAD daerah bisa lebih tinggi. Saat ini menurutnya masih banyak nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum sesuai. Misalnya rumah yang sudah dibangun megah ternyata masih tercatat sebagai tanah kosong karena belum dipetakan dan diupdate.
Terkait pelayanan pensertifikatan tanah akhir pekan dari kunjungan tersebut menurutnya telah berjalan baik. Fadhil mengatakan layanan sudah berjalan dengan baik. Bahkan BPN Sukoharjo juga memiliki layanan satu-satunya dari daerah lain yakni one day service. yang menjadi layanan khas Kantor Pertanahan Sukoharjo.
“Layanan ini diberlakukan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengurus sendiri. Dengan syarat sudah ada pemetaan sertifikat tanah. Serta pengajuan layanan dilakukan sendiri oleh pemohon untuk menghindari praktek percaloan yang tidak sehat," pungkasnya.
- Menteri ATR/BPN minta Pemda Bebaskan Tarif BPHTB
- Kapolri Targetkan Vaksinasi Merdeka Candi Capai 2 Juta Vaksin Hingga Hari Kemerdekaan
- Anak Buah Injak Kepala Warga, Panglima : Saya Minta Malam Ini Danlanud-Dansatpom Merauke Dicopot
