Sineong: Beri Akses Internet Sekolah Pinggiran

Penjabat Wali Kota Salatiga Sinoeng N Rachmadi segera perintahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga untuk memberi akses internet bagi sekolah pinggiran.


Komitmen tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Pengurus PGRI di Ruang Kerja Wali Kota, Rabu (05/10).

Hadir mendampingi Pj Wali Kota perwakilan dari Dinas Pendidikan saat menemui KH Zaenuri ketua PGRI beserta rombongan pengurus.

"Selanjutnya untuk jaringan internet sekolah pinggiran segera saya disposisikan ke Kominfo," kata Sinoeng.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas beberapa persoalan diantaranya kesetaraan hibah bantuan sekolah swasta dan negeri hal ini masih terbentur aturan.

"Karena diakuinya, jika dilakukan tanpa aturan akan menjadi temuan BPK," tegasnya.

Mengenai apakah akan diterapkan lima hari sekolah, untuk KKKS, PGRI, Kemenag, serta pihak terkait untuk dihadirkan sebelum ada keputusan, ini penting agar tidak menggangu keberadaan sekolah Diniyah, juga dibahas.

Begitu juga terkait pembangunan gedung PGRI, minggu ini pengajuan proposal yang lama untuk disesuaikan.

"Keberadaan guru PPPK memang sudah dikoordinasikan dengan pusat. Regruping SD memang bukan satu-satunya solusi, betul yang disampaikan tadi bahwa pembuatan kurikulum juga untuk dapat berikan daya tarik baru," ujarnya.

Sinoeng juga meminta, agar perihal cuti guru segera saja dirembug dengan BKPSDM. Dan apakah disesuaikan dengan kalender pendidikan mengikuti siswa dalam memperoleh libur atau melalui sistem cuti.

Sementara, KH Zaenuri sebenarnya mengaku sungkan beraudiensi dengan Pj Wali Kota karena dipastikan akan menggangu jadwal.

"Dengan berat hati kami menghadap bapak Pj karena ada permasalahan yang harus kami sampaikan secara langsung. Beberapa hal yang kami sampaikan ini adalah aspirasi dari para guru dan PGRI," aku Zaenuri.

Ia mengaku, mendapatkan masukan agar pemerintah mempertimbangkan keinginan cuti bagi guru, keinginan para guru agar ada pemerataan jaringan internet utamanya sekolah pinggiran.

Selain itu PGRi juga resah akan jumlah guru, rekrutmen guru dari TK-SD untuk dipertimbangkan juga karena gelombang pensiun tak terbendung bisa mungkin solusi lewat PPPK.

Sekarang ini, akunya, banyak SD yang diregruping, salah satunya karena kekurangan guru juga.

"Saya khawatir satu kelurahan nanti bisa tidak ada SD. Selanjutnya ada masukan juga agar alokasi bantuan hibah terhadap sekolah  baik negeri dan swasta sederajat termasuk madrasah. Mumpung ada perwakilan dari Dinas Pendidikan kami berpikir bahwa sekolah dasar harus segera diselamatkan," pungkas dia.

Begitu juga soal cuti para guru, dimana selama ini para guru tidak ada izin libur namun tidak ada cuti. Sehingga, kondisi ini kerap dipertanyakan para guru sebagai hak.

Ada juga keinginan PGRI agar dibuat sekolah TK Negeri di setiap Kecamatan, karena saat ini TK Negeri hanya satu di Kota Salatiga. Dan berharap juga ada di tiap kecamatan.

"Tidak kalah penting mohon tanah-tanah yang ditempati SD dan MI utamanya MIN kecandran di masa bapak untuk diselesaikan status kepemilikannya. Terakhir pak PJ juga ditunggu para guru, mereka berharap gedung PGRI segera dibangun," imbuhnya.