Terancam Tak Dilantik, Suprapto: Saya Berjuang Pertahankan Hak Konstitusi yang Saya Miliki

Suprapto caleg petahana yang terancam batal dilantik. Dian Tanti/RMOLJateng
Suprapto caleg petahana yang terancam batal dilantik. Dian Tanti/RMOLJateng

Sistem Komandan Tempur (KomandanTe) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus menuai kontroversi, terutama di kalangan para calon legislatif di wilayah.


Pasalnya, upaya mereka berjuang mengumpulkan suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) sia-sia belaka. Sebab, mereka yang akak duduk di kursi wakil rakyat merupakan sosok yng ditunjuk oleh jajaran tinggi PDIP.

Diketahui, sistem KomandanTe yang diusung PDIP ini tidak menggunakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan siapa yang berhak duduk di kursi DPRD ini, namun sistem pemenangan elektoral pemimpin berbasis gotong royong yang bertumpu kepada mesin partai atau disebut dengan Komandan Tempur (KomandanTe). 

Atas dasar itu pula, banyak Caleg yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak dan berhak secara konstitusional duduk di DPRD  terancam gagal dilantik gara-gara sistem KomandanTe. 

Salah satunya Suprapto. Politisi PDIP dari Karanganyar ini, merupakan caleg petahana, menjabat sebagai anggota DPRD Karanganyar periode 2019-2024. Su berasal dari dapil V meliputi Jaten, Tasikmadu, dan Kebakkramat.

Namun dalam Pileg 2024 ini, PDIP Karanganyar menugaskan Suprapto berjuang di Dapil I yang meliputi Karanganyar, Matesih, Mojogedang

Dalam Pileg yang digelar Februari 2024 lalu, Suprapto berdasarkan perhitungan KPU  memperoleh 4.075 suara dan lolos untuk duduk kembali di kursi DPRD Karanganyar. 

Sayang karena terbentur aturan partai, Suprapto yang biasa disapa Prapto Koting terancam tidak dilantik. Karena sesuai penghitungan internal partai, suaranya kalah dari caleg di bawahnya. 

"Saya akan berjuang untuk mempertahankan hak konstitusi yang saya miliki," papar Prapto Koting, Senin (6/5).

Dirinya juga mengaku kecewa, pasalnya dalam rapat pleno penetapan caleg terpilih yang digelar KPU dan dihadiri seluruh Parpol pada Kamis (2/5) lalu namanya masuk daftar caleg terpilih. 

"Tapi bagaimana bisa, baru saja ditetapkan sebagai caleg terpilih, kok KPU langsung menyampaikan ada surat pengunduran diri terhadap tiga caleg dari PDIP," papar Suprapto lebih lanjut. 

Suprapto juga menyatakan surat pengunduran diri yang disampaikan PDIP ke KPU, dilakukan sebelum penetapan caleg terpilih. Terlebih lagi dirinya mengaku tidak pernah membuat surat pengunduran diri

"Itu surat yang disampaikan ke KPU adalah  surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dan bukan surat pengunduran diri," imbuhnya. 

Suprapto menegaskan, semestinya KPU menolak surat yang disampaikan oleh parpol. Karena penetapan caleg terpilih saja belum dilaksanakan saat itu.

"Ada beberapa KPU di daerah lain di Jawa Tengah yang tegas menolak surat pengunduran diri dari partai. Karena penetapan caleg terpilih belum dilakukan," tandasnya. 

Terpisah, Ketua KPU Karanganyar Daryono menyatakan, pihaknya telah melakukan semua regulasi yang ada. Dimana dirinya telah melakukan klarifikasi ke partai tersebut.

Hal tersebut berdasarkan surat dinas KPU RI No. 663, dimana KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik bukan personalnya (caleg). Sebab peserta pemilu itu adalah partai politik. 

"Kita klarifikasi ke partai politik apakah  benar surat pengunduran diri dari caleg tersebut. Sebab peserta pemilu itu adalah partai politik," pungkas Daryono.