Terbukti Bersalah, Mantan Staf Pengelola Pelabuhan Khusus PLTU Batang Divonis 9 Bulan Penjara

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan memvonis mantan staf Badan Usaha Pelabuhan (BUP) khusus PLTU Batang, Rosi Yunita dengan hukuman 9 bulan penjara. Terdakwa dianggap terbukti bersalah membuat tagihan fiktif pada PT Sparta Putra Adhyaksa (SPA). 


Ketua Majelis Hakim Mukhtari menyatakan terdakwa Rosi Yunita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang akan dipalsukan sebagaimana dalam dakwaan. 

"Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 bulan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan," kata Senin (28/11) sore. 

Rosi dijerat dengan pasal 263 KUHPidana  ayat 2. Isinya, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 

Sidang pidana itu dipimpin majelis hakim yang diketuai Mukhtari dengan hakim anggota Budi Setyawan dan Hilarius Grahita.

Terdakwa adalah operator radio PT Aquila Transindo Utama (ATU) yang bertugas memandu kapal yang akan bersandar. PT ATU merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengelola Pelabuhan Khusus PLTU Batang. 

Hal-hal yang memperberat perbuatan Rosi antara lain dapat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat pelabuhan. 

"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah melanggar hukum, dan perbuatan terdakwa  bukan untuk kepentingan sendiri," ucapnya. 

Masa hukuman pidana terdakwa akan dikurangi masa penahanan selama ini. Terdakwa juga wajib membayar biaya perkara Rp 5.000. 

Majelis hakim menyebut perbuatan terdakwa membuat tagihan palsu, seolah olah ada pelayanan pandu jasa dari PT Aquila Transindo Utama. Hingga menimbulkan kerugian pada PT Sparta Putra Adhyaksa hingga Rp 121 juta. 

Sembari menangis, terdakwa Rosi Yunita menyatakan mendengar vonis yang dijatuhkan padanya. Ia pun memilih untuk pikir-pikir. 

"Saya pikir-pikir dulu yang mulia," ucapnya. 

Majelis hakim memberi waktu pihak terdakwa selama tujuh hari untuk memutuskan apakah menerima putusan atau banding.

Sebelumnya, pada pledoi, Penasihat Hukum terdakwa Suparno menyatakan bahwa kliennya hanya seorang staf. Tidak mungkin kliennya bekerja sendiri tanpa perintah.

Ia menyebut bahwa proses keluarnya invoice atau tagihan pelayanan jasa pandu melibatkan banyak pihak. Tidak hanya dilakukan seorang diri oleh kliennya.