Ujang Komaruddin : Hak Angket Ganjar Pranowo Hanya Akan Layu di Tengah Jalan

Ujang Komaruddin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Istimewa
Ujang Komaruddin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Istimewa

Hak angket yang diajukan oleh Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 03, ke DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu, menuai kritik dari berbagai pihak. 


Salah satunya adalah Ujang Komaruddin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, yang menilai bahwa hak angket tersebut adalah langkah politik yang tak tepat dan tak efektif.

Ujang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, baik yang bersifat administratif, etik, hukum, maupun hasil.

"Kalau ada dugaan kecurangan pemilu, seharusnya dilaporkan ke lembaga yang berwenang, seperti Bawaslu, DKPP, MK, atau Gakkumdu. Bukan ke DPR, yang justru akan membuat persoalan pemilu menjadi politis," ujar Ujang, Selasa (27/2).

Menurut Ujang, hak angket yang diusung oleh Ganjar Pranowo tidak akan berdampak apa-apa terhadap hasil pemilu dan status capres-cawapres terpilih. 

Hak angket hanya akan memicu kegaduhan politik di parlemen, yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

"Masyarakat sudah menerima hasil pemilu yang sah dan konstitusional. Mereka tidak ingin ada upaya mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan yang sedang berjalan," tutur Ujang.

Ujang juga menyoroti komposisi fraksi di DPR RI, yang mayoritas mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Ia memprediksi bahwa hak angket yang diwacanakan oleh Ganjar Pranowo akan sulit mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lain, bahkan dari fraksi yang sebelumnya berseberangan dengan Jokowi. 

"Saya kira fraksi Nasdem, PKB, dan PPP tidak akan mau ikut-ikutan hak angket ini, karena mereka sadar bahwa hak angket ini sebenarnya adalah serangan politik terhadap Jokowi, bukan soal pemilu. Apalagi Surya Paloh, ketua umum Nasdem, sudah menegaskan komitmennya untuk menjaga pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatan," papar Ujang.

Ujang menambahkan bahwa tuduhan kecurangan pemilu bukanlah hal baru di Indonesia. Setiap kali ada pilpres, selalu ada pihak yang merasa dirugikan dan menuding pemenang sebagai curang.  Namun, selama ini, tuduhan tersebut selalu diselesaikan melalui jalur hukum yang sesuai dengan aturan. 

"Baru kali ini ada yang mencoba menggunakan hak angket sebagai alat politik untuk menyerang pemerintah. Padahal, hak angket seharusnya digunakan untuk mengawasi kinerja pemerintah, bukan untuk menggoyangnya," tegas Ujang.