Wali Kota Salatiga Minta SILPA 2022 Dialokasikan Secara Cermat

Penjabat Wali Kota Salatiga Drs. Sinoeng N Rachmadi,MM., memberikan arahan agar SILPA Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2022 dapat mendukung program Super Tangguh.


"Saya minta kecermatan dalam pengalokasian anggaran SILPA tersebut. Dari SILPA sebanyak 1,97 miliar tersebut, nanti akan disampaikan apa saja urusan wajib yang harus dilaksanakan dan mana yang bisa dialihkan sehingga dapat mendukung program Super Tangguh," kata Sinoeng usia memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pemanfaatan SILPA DBHCHT Tahun 2022 pada APBD Perubahan 2023 dan Perencanaan Kegiatan Bidang Penegakan Hukum di Karangayar, Kamis (9/3). 

Ia mengaku, ada masukan bahwa anggaran 20 persen SILPA untuk pelatihan sebaiknya juga bergantian. 

"Meski nanti ketika perubahan mungkin ada tambahan, ia berharap jangan ada belanja modal di anggaran 2023. Ada masukan juga pelatihan jangan ada yang pelatihan profesional atau usaha membutuhkan modal yang banyak," sambungnya. 

Penjabat Wali Kota Salatiga juga berharap serapan anggaran DBHCHT tahun 2023 bisa mencapai 98 persen. Pada tahun baru kemarin serapan DBHCHT bisa 91 persen. 

"Bapak ibu semua bisa dan sanggup meningkatkan serapan hingga 98 persen?. Syukur bisa mencapai 99 persen, terus bagaimana upaya yang harus dilakukan," ujarnya. 

Sinoeng menyebutkan, pertama adalah akselerasi. "Karena melalui akselerasi tersebut nantinya akan dicapai prestasi," Sinoeng menyampaikan.

Kepada Bagian Pembangunan, Sinoeng jug mengingatkan agar magendakan pemanfaatan DBHCHT masuk dalam rakor POK.  

"SKPD dan OPD pengampu DBHCHT diperluas, saya minta Kabag Perekonomian laporkan hasil pertemuan kali ini kepada ibu Sekda. Perluasan OPD operator tersebut adalah untuk mendukung tercapainya program Supertangguh (satu OPD bertanggung jawab penuh)," Sinoeng menekankan.

"Untuk Satpol PP dalam penegakan hukum lakukan kegiatan Satpol PP goes to school narasumber dari Kantor Bea Cukai. Edukasi siswa akan adanya barang cukai ilegal. Dalam sosialisasi tolong dalam kepesertaan libatkan perempuan, baik itu ibu RT, RW, tokoh, atau ibu rumah tangga. Kenapa kok peserta saya anjurkan perempuan, menurut survei saya ternyata perempuan menghasilkan daya viral 9 kali lipat dibandingkan laki-laki," pungkas Penjabat Wali Kota.

Dalam pemberdayaan ekonomi penjabat Wali Kota meminta pelibatan UMKM termasuk pemberian modal. "Tidak lupa Dinas Kesehatan juga memprioritaskan stunting dalam pemanfaatan DBHCHT," imbuhnya.