Yasonna H. Laoly : Penanganan Over Kapasitas, Revisi UU Narkotika

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly saat meninjau Lapas baru di Nusakambangan.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly saat meninjau Lapas baru di Nusakambangan.

"Penanganan over kapasitas juga diperlukan upaya antara lain melalui revisi Undang-Undang Narkotika," kata Yasonna H. Laoly seperti dikutip Humas Kemenkumham Jateng saat meninjau pembangunan Lapas baru di Nusakambangan, Rabu (15/12).

Terlihat diantara rombongan Menkumham, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga, Sesditjen Pemasyarakatan Heni Yuwono, Direktur Keamanan dan Ketertiban Abdul Aris, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Muji Raharjo, dan Kepala Biro Umum A.A. Gede Krisna.

Sementara dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Kakanwil A. Yuspahruddin, PLT  Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto dan Kepala Lapas Kelas I Batu Jalu Yuswa Panjang.

Lebih lanjut ia menerangkan, Revisi Undang-Undang Narkotika menjadi salah satu yang tengah diselesaikan Kemenkumham RI untuk menyelesaikan masalah di hulu tentang narkotika.

"Tujuan kita adalah para pemakai itu ketimbang dibawa ke dalam (lapas) lebih bagus kita rehabilitasi. Kita harapkan, mudah-mudahan tahun depan masuk dalam Prolegnas," tandasnya.

Yasonna menjelaskan, pembangunan Lapas baru tersebut antara lain untuk mengatasi permasalahan over kapasitas yang kerap dialami oleh Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia.

"Salah satu upaya kita antara lain karena over kapasitas yaitu kita harus membangun. Tapi kita lihat mahal sekali. Karena mayoritas 50% lebih kasus narkoba, maka penyelesaian tentang narapidana narkoba ini harus kita pikirkan," ujar Menkumham.

Di samping pembangunan Lapas, pihaknya juga membuat rencana-rencana retribusi, pembinaan kemandirian dan juga akar masalahnya kami akan merevisi Undang-Undang narkotika.

Menelan anggaran Rp 131 miliar, angka itu diakui Yasonna belum untuk peralatan-peralatan seperti kasur, pembinaan dan lain-lain.
"Jadi memang mahal sekali,"

Diakuinya, Menkumham RI kejar-kejaran membangun Lapas dengan jumlah kejahatan yang ada sementara keuangan negara tidak akan mampu.

"Karena narkoba, ini maksimum sekuriti, ada narkoba dan bandar. Mudah-mudahan kalau ada anggaran nanti dan uang kita cukup akan kita bangun lagi. Karena tanah kita di Nusakambangan ini 21000 ha," imbuhnya.

Ditengah kunjungan ke Pulau Nusakambangan kali ini, ia juga menyinggung perihal restorative justice.

Dimana, menurutnya akar masalah yang harus diselesaikan terkait pemidanaan adalah melalui pendekatan restorative justice.

"Maka saya pikir program pembinaan yang harus kita lakukan, pendekatan dan paradigma untuk melihat analisis penyebab-penyebab kejahatan dan pidana ini memang harus berkelakuan baik daripada kita pelihara di dalam dengan biaya yang sangat besar. Tentu dengan asesmen," paparnya.

Menutup penjelasannya, Yasonna berharap kejadian di Lapas Tangerang menjadi pembelajaran sekaligus untuk dilakukan evaluasi.

"Kita akan memetakan seluruh permasalahan yang ada di Lapas. Peristiwa Lapas Tanggerang tentu menjadi pembelajaran untuk kita, kami harus menyiapkan anggaran untuk perbaikan perbaikan peralatan listrik untuk lapas-lapas yang sudah tua. Kalau cukup uang tentu bangun baru. Tapi kan kembali kita harus banyak skala prioritas pemerintah lain untuk pembangunan ekonomi," pungkasnya.

Ada pun sejumlah pembangunan Lapas baru di Nusakambangan yaitu Lapas Maksimum Sekuriti Ngaseman, Lapas Maksimum Sekuriti Glandakan, dan Lapas Minimum Sekuriti Nirbaya.