Yuliyanto Sebut Punya Bukti ASN Salatiga 'Follower' Parpol

Mantan Wali Kota Salatiga Yuliyanto.
Mantan Wali Kota Salatiga Yuliyanto.

Mantan Wali Kota Salatiga dua periode Yuliyanto mengaku, memilih bukti capture/ tangkap layar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga yang 'follower') mengikuti Partai Politik (Parpol) tertentu dan like peserta Pemilu di media sosial (Medsos).


"Saya telah mengamati dan mengcapture di medsos banyak temuan ASN yang melanggar netralitas ASN antara lain sebagai follower partai politik tertentu dan like peserta Pemilu," kata Yuliyanto kepada RMOLJateng, Kamis (23/11).

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Salatiga ini ASN yang melanggar netralitas di tengah tahapan Pemilu sudah berjalan karena tidak paham aturan tertulis.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 telah diatur dalam surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1000.2.2.6/5812 

"Menyebutkan dalam rangka mewujudkan ASN yang memiliki integritas profesional netralitas dan bebas dari intervensi politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 disebutkan sejumlah poin diantaranya dalam keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Letua Lomisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2022 nomor 800-5474 Tahun 2022 nomor 246 Tahun 2022 nomor 30 Tahun 2022 nomor 1447.1/pm.01/ke. 1/09/2022  Tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatus sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah," ungkapnya.

Didasari hal itu juga, Yuliyanto beranggapan banyak pejabat pemerintah Kota Salatiga yang tidak faham tentang aturan mengatur tentang netralitas ASN.

"Karena apa?, karena 'gak' mau membaca aturan dan memahami untuk belajar. Padahal, Surat dari Kemendagri sudah jelas tent netralitas ASN mengenai larangan dan sanksi," sebut dia.

"Pimpinannya 'kalo' ASN tentunya harus netral dan patuh dengan surat keputusan bersama menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu yang isinya tentang jenis pelanggaran dan saksi-saksi bagi ASN tidak netral. Tentunya jangan diikuti pimpinan yang gak bener dan gak tahu aturan," imbuh dia.

Sementara itu, terkait laporan Yuliyanto ke KASN perihal dugaan Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng N Rachmadi yang diduga tidak netral karena menghadiri Konsolidasi Internal PDI-P di Semarang, perwakilan KASN Nina dikonfirmasi mengaku laporan tersebut masih dalam tahan pemeriksaan pasca dimintai keterangan terlapor (Sinoeng N Rachmadi).

"Selamat pagi Bu, maaf baru merespon, izin bu karena saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan proses penangana pengaduan kami belum dapat menginformasikan terkait hal tersebut," ujar Nina.