Tidak ada yang keliru dengan usulan bahwa biaya politik sebaiknya dibiayai penuh oleh anggaran negara. Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menilai jika hal tersebut sangatlah positif jika bisa direalisasikan.
- AJI - PFI Semarang : Polri Tak Pernah Belajar, Beri Sanksi Tegas Ajudan Kapolri 'Arogan'
- Kapolri Pantau Arus Balik di Stasiun Tawang, Ingin Para Pemudik Gunakan Kereta Api
- Gubernur Jateng Berharap Arus Balik Lancar
Baca Juga
"Kalau menurut kami barangkali juga bisa dipikirkan," ujar Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/7).
Politisi Partai Demokrat ini mengakui selama ini partai politik, terutama kader partai yang bertarung di pemilu selalu dibebani dengan biaya yang cukup mahal. Agus menyebut bahwa negara bisa saja memberi subsidi pada biaya saksi dalam pemilu.
"Kebutuhan yang sangat perlu menurut kami adalah saksi. Saksi itu sangat besar biayanya. Apabila itu ditanggung oleh negara itu jauh lebih baik," jelasnya seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Dana pembiayaan partai politik sebetulnya sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp 108 menjadi Rp 1000. Kenaikan ini pun sudah dibakukan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017. 
- AJI - PFI Semarang : Polri Tak Pernah Belajar, Beri Sanksi Tegas Ajudan Kapolri 'Arogan'
- Kapolri Pantau Arus Balik di Stasiun Tawang, Ingin Para Pemudik Gunakan Kereta Api
- Gubernur Jateng Berharap Arus Balik Lancar
