Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan ada wacanan gelaran Pemilu 2024 bisa saja kembali pada sistem proporsional tertutup.
- Kuasai 80 Persen Parlemen, Ischak - Kholid Yakin Menang di Pilkada Tegal 2024
- Relawan Bolone Mase Bentuk Satgas Anti-Money Politics Pemilu 2024
- Prabowo Rugi Kalau Rizal Ramli Diserobot Jokowi
Baca Juga
Masyarakat akan mencoblos partai bukan calon anggota legislatif (caleg). Sayang wacana tersebut mendapat penolakan dari partai politik.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti menilai, peryataan tersebut justru memicu kontroversi di tengah masyarakat.
"Pernyataan itu dianggap tidak kredible dan tidak etis, karena diungkap oleh Ketua KPU, sebagai pelaksana pemilu yang diatur undang-undang," jelas Rinto melalui rilis tertulis yang diterima RMOLJateng, Jumat (30/12).
Pernyataan Ketua KPU itu dicurigai sebagai adanya konspirasi politik untuk mengembalikan pemilu dengan sistem proporsional tertutup (coblos partai).
Dengan sistem ini dimungkinkan ada partai politik sangat diuntungkan demi merebut kemenangan.
Mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat ini dengan tegas menolak pemberlakuan sistem pemilu dengan proporsional tertutup.
“Penolakan ini sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi dari sandera atau pembajakan politik oleh kekuatan politik tertentu," tegasnya.
Menurutnya, sistem pemilu proporsional tertutup juga bertolak belakang dengan Visi visi dan misi Partai Demokrasi. Praktek demokrasi harus dijalankan secara terbuka dan transparan dengan menempatkan rakyat sebagai aktor utama.
Pemberlakuan pemilu dengan sistem proporsional tertutup juga menjadi wujud kemunduran demokrasi dan bentuk nyata pembodohan rakyat (publik).
"Sekaligus mengkianati cita-cita reformasi yang mengamanatkan sistem demokrasi secara terbuka dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," lanjutnya.
Pemilu dengan sistem proporsional juga tidak akan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, yang dekat dan disukai rakyat. Masyarakat akan dipaksa memilih para pemimpinnya secara tidak ideal.
"Karena tidak ada keuntungan bagi kematangan berdemokrasi dan hanya akan membodohi rakyat, maka DPD Partai Demokrat Jateng mengajak semua komponen masyarakat pecinta Demokrasi untuk menolak dan melawan digulirkannya Sistem Pemilu proporsional tertutup demi keselamatan demokrasi di bumi pertiwi," pungkas Rinto. 
