PDI Perjuangan terlalu naif dan tidak berdasar dengan menyebut keberhasilan Nawacita terkendala terganjal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang disusun Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
- Terancam Mati Suri, FKDT Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Untuk Madin
- Perdana, KAI Persembahkan Band Di Atas Kereta
- PDIP: Jokowi Sudah Biasa Dikepung
Baca Juga
Demikian ditegaskan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/8) komentari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Pernyataan Sekjen PDIP sangat tidak berdasar, rancu dan naif yang mencerminkan ketidaktahuan atas proses dan tahapan kenegaraan dalam perspektif perencanaan nasional dan daerah," kata Andi seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Kalaupun ada RPJMN era SBY kala Jokowi menjadi Presiden, kata Andi, ada masa di mana pemerintah yang baru dapat memasukkan ide dan gagasan untuk rencana pembangunan.
"Karena, sejak 20 Oktober 2014 hingga 8 Januari 2015, adalah waktu bagi Pemerintahan Joko Widodo dalam menuangkan gagasan dan Visi-nya ke dalam RPJMN," jelasnya.
Saat ini, sambung Andi Kementerian PPN/Bappenas, Bambang Brojonegoro sedang mempersiapkan Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2020-2024. Rancangan teknokratik RPJMN ini berguna bagi pemerintahan Presiden baru sebagai hasil Pilpres 2019.
"Dengan demikian, Presiden baru pengganti Presiden Joko Widodo memiliki sebuah benang merah keberlanjutan pembangunan," tukasnya. 
- Terancam Mati Suri, FKDT Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Untuk Madin
- Perdana, KAI Persembahkan Band Di Atas Kereta
- PDIP: Jokowi Sudah Biasa Dikepung
