DPRD Kota Semarang mendapat banyak aduan dari para pedagang Johar yang hingga saat ini merasa resah karena masih menempati lapak di bekas relokasi Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).
- Struktur Ranting dan PAC Gerindra Kompak Usung Sandung Berkontestasi Di Pilkada Kudus
- PMII Demak Ajak DPRD Kawal Putusan MK
- Kirab Pemilu 2023, Parpol Diajak Edukasi Masyarakat Agar Dewasa Berpolitik
Baca Juga
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Susilo berharap kepada Pemerintah Kota Semarang untuk segera mencarikan solusi yang terbaik bagi para pedagang yang belum mendapat lapak di Pasar Johar sehingga masih bertahan di MAJT. Bahkan ada beberapa pedagang juga yang berjualan di Pasar Johar baru namun juga masih mempertahankan berjualan di relokasi MAJT karena di Pasar Johar baru dinilai masih sepi.
"Karena masih ada yang berdagang di lokasi relokasi jadi pembeli masih datang ke sana. Sementara di Pasar Johar baru masih sepi,” kata Joko, Senin (28/11).
Joko menyebutkan ada beberapa pedagang yang meminta agar bekas relokasi MAJT segera ditutup. Harapannya setelah pasar di MAJT ditutup maka Pasar Johar kembali ramai oleh pengunjung.
"Fasilitas di sana merupakan aset Pemkot Semarang, kembalikan saja seperti semula. Misalnya akses jalan yang dulunya saluran air ya kembalikan saja seperti aslinya,” bebernya.
Joko juga menyebut Satpol PP Kota Semarang memiliki kewenangan untuk menutup bekas relokasi di MAJT. Ia mengatakan dasar hukum sudah ada yakni relokasi MAJT tidak lagi diperuntukkan sebagai pasar setelah masa sewa dari Pemkot Semarang habis.
"Mengakomodir harapan pedagang agar lokasi relokasi ditutup, jadi hal wajib guna mengembalikan marwah Pasar Johar,” ucapnya.
Joko menyampaikan jika memang lahan di MAJT akan dijadikan pasar oleh pengurus MAJT maka pihak dari MAJT harus sudah mengantongi izin dari pemerintah untuk pembangunan sebuah pasar. Ia menilai hingga saat ini proses pemindahan pedagang ke Pasar Johar baru berjalan sangat lambat.
"Pemkot Semarang belum bisa bergerak karena belum ada rekomendasi dari BPK. Setidaknya harus ada langkah tidak hanya menunggu, agar polemik tidak semakin berkepanjangan,” pungkasnya. 
- Dilantik Jadi Ketua Umum Taruna Merah Putih, Hendi Beri Perhatian Khusus Kaum Milenial
- Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas KPU dan Bawaslu Segera Ditarik
- Patahkan Mitos, Utusan PKS Ambil 2 Formulir Sekaligus Di PDI-P Salatiga
